Bisnis.com, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan dirinya belum ada rencana untuk melaksanakan agenda peletakan batu pertama atau groundbreaking program rumah tapak DP Rp0.
Hal tersebut berbeda dengan pernyataan Wakil Gubernur Sandiaga Uno yang sempat sesumbar groundbreaking akan dilakukan pada Rabu (28/2/2018). "Saya prinsipnya tidak pernah mengumumkan sampai semuanya matang. Jadi harus tertata baik dulu, baru diumumkan," katanya, Rabu (28/2/2018).
Dia menuturkan tidak melarang jika ada pihak swasta yang ingin ikut menyelenggarakan program hunian rakyat seperti rumah DP Rp0. Namun, Anies menegaskan apabila Pemprov DKI yang menyelenggarakan ada tata kelola yang harus diikuti.
Menurutnya, pemerintah tak akan melarang swasta untuk membangun properti murah bagi warga Jakarta dan sekitarnya. Hal ini berlaku bagi PT Nusa Kirana, kontraktor yang digadang-gadang akan membangun rumah tapak untuk DP Rp0.
"Kalau ada pihak-pihak yang mau menyelenggarakan silakan, tetapi pemerintah ada tata kelola dan aturannya.
Dia menambahkan program DP Rp0 akan menggunakan kredit perumahan rakyat skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP). Skema tersebut sudah diterapkan oleh pemerintah pusat. Beberapa fasilitas yang didapat antara lain bunga flat 5% dan bisa dicicil hingga 5-20 tahun.
Khusus untuk Jakarta, pemerintah akan menalagi uang muka sebesar 1% dari total harga rumah.
"Pokoknya hari ini tidak ada acara itu [groundbreaking]. Teman-teman media boleh investigasi itu hak kalian. Yang jelas Pemprov DKI baru akan meluncurkan sesuatu jika sudah matang," ucapnya.
Rumah tapak DP Rp0 tersebut rencananya dbangun sebanyak 100 unit di lahan seluas 1,3 hektare milik PT. Nusa Kirana yang sekaligus menjadi kontraktor proyek.
Lokasi lahan rumah DP Rp0 terletak tepat di belakang SMAN 115, Jalan Malaka IV. Sebagian lahan tersebut merupakan area persawahan. Menurut salah satu penjaga keamaanan di sana, area persawahan tersebut dipinjamkan oleh pihak PT. Nusa Kirana kepada warga karena belum terpakai.
