Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap menargetkan satu badan usaha milik daerah dapat melantai ke bursa saham setiap tahun demi kemandirian perusahaan dan penciptaan lapangan kerja.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, menargetkan dalam 5 tahun ke depan ada sebanyak lima badan usaha milik daerah (BUMD) yang dapat melakukan Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Adapun penyataan tersebut terucap dalam acara Workshop Mempersiapkan BUMD Go Public dengan tema IPO dan Strategic Partner untuk Kemandirian BUMD di World Trade Center, Jakarta Selatan.
"Kami launching dengan tagline SIP yaitu Satu IPO Per tahun untuk BUMD DKI. Kami targetkan lima BUMD yang akan melenggang ke bursa saham maupun menawarkan saham atau obligasi setiap tahun," kata Sandi, Rabu (9/5/2018).
Sandi menjelaskan target tersebut ditetapkan setelah adanya kajian potensi kinerja keuangan sejumlah BUMD. Adapun menurut kajian BEI tersebut, BUMD DKI Jakarta telah layak menjadi perusahaan publik. IPO menjadi langkah yang dapat memberikan efek positif lebih besar kepada BUMD DKI Jakarta.
Menurutnya, BUMD yang telah melepas sahamnya ke publik melalui BEI tidak akan lagi bergantung pada suntikan dana dari daerah melalui penyertaan modal daerah (PMD). Kendati demikian, saat ini BUMD dinilai masih memiliki ketergantungan terhadap PMD. Oleh karena itu, pelaksanaan IPO memungkinkan perusahaan lebih fleksibel dalam memperoleh pendanaan di masa yang akan datang melalui mekanisme pasar modal.
Lebih lanjut, dia berharap dengan tergabungnya BUMD menjadi perusahaan terbuka maka dapat menjadi motor penggerak pembangunan Ibu Kota di masa depan, membuka lapangan kerja, tranparan, dan secara manajemen terkelola secara baik.
Baca Juga
"Ujungnya lapangan kerja. Kami ingin BUMD ini juga mencetak lapangan kerja dan bermitra dengan swasta untuk mencetak lapangan pekerjaan," ungkapnya.
Akan tetapi, Sandi belum dapat memberikan pentunjuk mengenai BUMD yang akan akan melalukan IPO pada tahun ini. Hal ini karena kerahasiaan perusahaan yang akan melakukan IPO terjamin dalam Undang-undang pasar modal dan diharuskan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia.
Dia menyampaikan bahwa MDD yang semula diberikan kepada BUMD akan dialokasikan untuk kebijakan lain yang bisa memajukan kesejahteraan masyarakat Ibu Kota. Adapun alokasi dana tersebut dapat digunakan dalam pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, subsidi pangan, dan lain-lain.
Sebelumnya, Sandi menjelaskan bahwa saat ini masih melakukan pengkajian mengenai BUMD yang akan melakukan IPO dengan memperhatikan kondisi pasar. "Terus terang kita agak khawatir, kondisi pasar bergejolak sekarang. [Nilai keekonomian] belum menunjukkan titik yang optimal untuk menawarkan saham di publik," kata Sandi, Kamis (3/5/2018) lalu.
Berdasarkan catatan Bisnis, ada tiga BUMD DKI Jakarta yang telah menjadi emiten di BEI. BUMD tersebut, yakni PT Delta Djakarta Tbk. (DLTA), PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. (PJAA) dan PT Alakasa Industrindo Tbk. (ALKA). Adapun, sejumlah BUMD yang belum berstatus sebagai perusahaan terbuka, antara lain PT Jakarta Propertindo, PT Pembangunan Jaya, PT Bank DKI, PT Kawasan Berikat Nusantara, dan PT Jakarta Tourisindo.
