Bisnis.com, JAKARTA--Pimpinan DPRD DKI meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak usah maju dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.
Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PKS Triwisaksana menginginkan Anies tetap menjabat sebagai Gubernur sampai periodenya selesai selama lima tahun.
"Ini pendapat says pribadi sebagai Wakil Ketua DPR karena janji kerjanya sudah dirasakan di tengah masyarakat. Jadi sayang kalau beliau ini harus naik ke pentas nasional," katanya ketika dikonfirmasi Bisnis, Selasa (10/7/2019).
Meski demikian, dia tak menampik bahwa keputusan untuk mendukung atau mengusung calon capres atau cawapres ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS.
Menurutnya, keputusan tersebut tidak tergantung pada dewan pimpinan daerah PKS di DKI Jakarta. Apalagi, pimpinan DPP PKS sudah memberi isyarat mengusung Anies ketimbang Prabowo.
"Itu kewenangan dari struktur DPP. Tapi sekali lagi kalau saya pribadi berharap Anies tetap menjabat lima tahun di DKI," imbuh pria yang akrab disapa Sani ini.
Baca Juga
Senada dengan Triwisaksana, Ketua Fraksi Nasdem DKI Jakarta Bestari Barus mengatakan masih Ada serangkaian janji Anies di Jakarta masih belum dilunasi.
Dia menyebutkan setidaknya ada tiga janji yang belum ditunaikan Anies. Pertama, OK OCE (One Kecamatan One Center for Enterpreunership).
Meski sudah mencapai target 40 ribu orang, Bestari meragukan sistem pembinaannya.
"Mereka yang telah dilatih pun masih kesulitan mendapat pemodalan," jelasnya.
Bukan itu saja, dia juga menyoroti armada OK Otrip (One Karcis One Trip) yang belum sesuai target. Pada APBD 2018 Anies menganggarkan Rp3,3 triliun untuk pengadaan 2.687 bus kecil.
Namun sejak April lalu, hanya ada 126 bus kecil yang bersedia bergabung Pemprov DKI Jakarta. Artinya, target yang tercapai baru 4,7%.
Terakhir, program yang ditunggu-tunggu masyarakat tetapi belum direalisasikan Anies-Sandi adalah rumah DP Rp0.
Belum jelasnya payung hukum pembiayaan program tersebut membuat belum ada warga yang memesan 703 unit apartment milik Pemprov DKI.
"Saya kira Pak Gubernur boleh saja mencalonkan sebagai apa saja, tapi ini dikoordinasikan secara benar dulu, secara baik, terkendali. Sehingga di atas pencalonan itu warga Jakarta bisa tersenyum, 'Oh dia sudah menyelesaikan tugasnya.' Hari ini masih belum," kata Bestari.
