Bisnis.com, BEKASI - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi akan melibatkan perwakilan aparaturnya untuk mempelajari alur pelayanan Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga terjadi keselarasan kebijakan dalam pelayanan publik.
"Saya merencanakan untuk mengirim beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) untuk belajar ke BPN," katanya di Bekasi, Selasa (25/9/2018). Hal itu dikatakan Rahmat saat melaksanakan apel pagi di Kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar, Bekasi Timur dalam rangka memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional Tahun 2018.
Menurut Rahmat, aparaturnya perlu mempelajari dan memahami alur pelayanan BPN yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik mengenai sertifikasi maupun hal administratif lainnya agar singeritas dari Pemerintah Kota Bekasi untuk pelayanan masyarakat bisa selaras.
Keselaran kedua instansi tersebut penting dilakukan menjelang bergabungnya BPN dalam program Mal Pelayanan Publik (MPP) yang kini tengah diperluas di wilayah setempat. "Kerja sama ini merupakan salah satu wadah untuk memudahkan pelayanan warga, agar tidak susah dan tidak repot, cukup datang ke MPP semua kelar dengan cepat," katanya.
Rahmat juga menjanjikan pembangunan gedung arsip BPN Kota Bekasi yang gunanya agar semua administrasi pertanahan di wilayah setempat tidak terbengkalai dan bisa dicari solusi konkret jika dibutuhkan. Agenda kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penyerahan sertifikat lahan dari Kepala BPN Kota Bekasi, Muhammad Irdan, untuk kriteria sertifikat kantor pemerintahan Kota Bekasi dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumurbatu, Kecamatan Bantargebang.
"Pemerintah pusat telah mengamanatkan bahwa dengan terbukanya akses terhadap dokumen rencana tata ruang, diharapkan kesadaran masyarakat akan meningkat dan selanjutnya masyarakat berperan aktif dalam proses penyusunan rencana tata ruang dan pengawasan implementasinya," katanya.
