Empat Langkah Pemprov DKI Optimalisasi TPST Bantargebang

Sudah hampir dua tahun Pemprov DKI melakukan swakelola tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat. Pemerintah Ibu Kota mengambil alih pengelolaan sampah terbesar tersebut dari PT Godang Tua Jaya.
Feni Freycinetia Fitriani
Feni Freycinetia Fitriani - Bisnis.com 15 Januari 2019  |  16:13 WIB
Empat Langkah Pemprov DKI Optimalisasi TPST Bantargebang
Pekerja menyelesaikan pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) saat pelaksanaan kegiatan strategis daerah optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (15/1/2019). - ANTARA/Risky Andrianto

Bisnis.com, JAKARTA--Sudah hampir dua tahun Pemprov DKI melakukan swakelola tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat. Pemerintah Ibu Kota mengambil alih pengelolaan sampah terbesar tersebut dari PT Godang Tua Jaya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Isnawa Aji mengatakan TPST Bantargebang sudah mengalami rehabilitasi dan renovasi. Meski demikian, dia tak menampik bahwa masih ada hal-hal yang harus diperbaiki lantaran sudah telalu banyaknya sampah yang dibuang ke sana.

"Tahun lalu, rata-rata jumlah sampah yang masuk ke TPST Bantargebang mencapai lebih dari 7.400 ton per hari dengan ketinggian timbunan mencapai 20 meter-40 meter," kata Isnawa, Selasa (15/1/2019).

Untuk itu, dia menuturkan, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pengelolaan sampah, termasuk peningkatan sarana dan prasarana di TPST terbesar tersebut.

Pertama, Isnawa mengatakan pemerintah Ibu Kota berkomitmen untuk membantu pembangunan instalasi pengolahan air sampah (IPAS). Menurutnya, saat ini TPST telah memiliki tiga IPAS.

Meski demikian, kondisi kapasitas pengolahan air lindi yang ditimbulkan dari sampah belum maksimal. Selain itu, luas TPST Bantargebang 110,3 hektar menyebabkan sulitnya menyalurkan air lindi di IPAS.

"Kami berencana membangun IPAS 4. Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi akan bekerja sama dengan Kementerian PUPR. Lokasinya di zona IV setelah dilakukan landfill mining," imbuhnya.

Kedua, Dinas Lingkungan Hidup DKI dan Pemkot Bekasi berencana merapikan zona dan cover landfill. Proses tersebut bisa diartikan untuk menutup timbunan sampah guna mengurangi terjadinya pencemaran ke lingkungan dengan memanfaatkan media tanah atau geomembrane.

Dia menambahkan proses cover landfill merupakan kegiatan operasional yang rutin dilakukan untuk meminimalisasi lepasnya polutan ke lingkungan.

"Dengan melakukan cover landfill, kami harap dapat mengurangi timbulnya air lindi, pelepasan bau, gas methane, dan menghindari masuknya vektor penyakit," ucap Isnawa.

Ketiga, pengelola TPST Bantargebang akan menambang sampah atau landfill mining. Ini merupakan proses untuk mengurangi sampah yang sudah tertimbun pada zona landfill agar bisa dimanfaatkan kembali.

Saat ini, tenaga ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB) telah melakukan analisis kelayakan dan potensi pelaksanaan landfill mining di zona IV B2. Selain itu, sampah yang sudah dikeruk berpotensi dijadikan bahan bakar alternatif.

"Kami bekerja sama dengan PT Holcim Indonesia Tbk. Melakukan penelitian untuk menggunakan sampah lama menjadi bahan bakar pengganti batu bara," kata Isnawa.

Terakhir, Pemprov DKI dengan menggandeng Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah membangun pilot project pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) di TPST Bantargebang pada akhir 2017.

Percontohan PLTSa yang dibangun dengan kapasitas 50-100 ton sampah per hari tersebut diprediksi dapat menghasilkan listrik sebesar 400 kWh.

Isnawa mengatakan PLTSa ini akan mengolah sampah langsung dari masyarakat Jakarta (fresh waste). Pembangunan PLTSa Bantargebang saat ini sudah mencapai 90%.

"Target Pemprov DKI dapat mengelola sampah di TPST Bantargebang dengan konsep ramah lingkungan serta sosial," imbuhnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Pemprov DKI, bantargebang

Editor : Saeno
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top