Bisnis.com, JAKARTA--Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Bambang Prihartono mendukung langkah pemerintah untuk membentuk Badan Otoritas Jabodetabek.
"Saya berpandangan perlu ada badan itu. Soal nanti badan seperti apa, tergantung keputusan Presiden dan Wakil Presiden," katanya di Kantor Wapres RI, Senin (28/1/2019).
Dia menuturkan ada tiga masalah yang dihadapi oleh pemangku kepentingan di Jabodetabek, yaitu kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka regulasi.
Dengan adanya Badan Otoritas, Bambang berharap permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Target utama yang harus dicapai yakni mengintegrasikan moda-moda transportasi umum yang sudah dan akan dioperasikan.
"Jangan sampai nabrak-nabrak regulasi. Sekarang ada banyak undang-undang pemerintah daerah, kereta api, dan lainnya. Jabodetabek ada lima kota besar. Oleh karena itu, harus disinergikan," imbuhnya.
Dia menambahkan ide membangun kelembagaan otoritas berasal dari kesuksesan negara tetangga, misalnya New York Transit Authority dan Singapore Land and Transport Authority.
Baca Juga
Pasalnya, permasalahan di Jabodetabek awalnya memang hanya soal transportasi. Namun, isu tersebut menjadi meluas menjadi infrastruktur perkotaan (urban infrastructure), yakni permukiman, air bersih, dan lainnya.
Saat ini, BPTJ dan pemerintah daerah di kawasan Jabodetabek sudah berkoordinasi. Namun, jika Presiden dan Wapres inginkan percepatan maka dibutuhkan badan dengan kewenangan yang lebih besar.
"Bagaimana membangun jika tidak ada anggaran yang pasti? Pemprov DKI dengan APBD yang besar bisa mengekskalasi pembangunan infrastruktur. Karena Wapres [Jusuf Kalla] bilang kalau mau bangun transportasi jangan tanggung-tanggung, jangan dicicil nanti terlambat," imbuhnya.
Meski demikian, Bambang menuturkan saat ini semua program kerja BPTJ dengan pemerintah daerah tetap berjalan dan tak akan dihentikan.
"Salah satunya terkait operasional bus Transjakarta yang telah menjangkau lintas wilayah kota mitra, misalnya Depok, Tangerang, dan Bekasi," ungkap Bambang.
