Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi meminta Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (United Nations High Commissioner for Refugees/UNHCR) mengambil langkah tegas terkait nasib ribuan pencari suaka yang ada di Jakarta.
Dia menginstruksikan agar para pengungsi angkat kaki dari Jakarta selambat-lambatnya akhir bulan ini.
"Tanggal 31 [Agustus], bukan dideportasi tapi ya dipulangkan saja. Kami tak punya wewenang lagi, pemerintah pusat sudah mencoba, tetapi UNHCR enggak ada gerakan apa-apa. Saya minta UNHCR tanggung jawab," katanya, Rabu (21/8/2019).
Dia menuturkan bantuan akses tempat tinggal, air bersih, dan makanan yang diberikan oleh Pemprov DKI kepada para pengungsi di Kali Deres sudah lebih dari cukup.
Karena itu, Prasetio meminta UNHCR segera mengambil tindakan tegas. Pasalnya, pengungsi tersebut bisa kembali memenuhi trotoar atau jalanan sehingga mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
"Ya terserah dia [pengungsi]. Kalau dia mau pulang ke negara asal, silakan dipulangkan lewat IOM [International Organization of Migration]. Kalau mau diterima di negara ketiga silakan dibawa ke sana. Kan lama-lama habis. Tapi kalau dilepas begini, istilahnya mendekam di Indonesia, mereka bertambah," jelasnya.
Prasetio memprediksi jumlah total pengungsi yang ada di Indonesia sekitar 14 ribu orang. Adapun, yang sudah ditangani IOM sebanyak 8 ribu pencari suaka. Adapun, pengungsi yang ditangani oleh Dinas Sosial DKI di Kali Deres berkisar 1.500 orang.
Dia juga menolak saran UNHCR yang meminta agar para pencari suaka diberikan pekerjaan untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Pasalnya, sebagian pengungsi masuk ke Indonesia dengan cara ilegal dan hanya menjadikan Jakarta sebagai tempat transit ke negara ketiga.
"UNHCR meminta kepada pemerintah Indonesia agar mereka bisa dia bekerja. Nah ini kan masalah baru lagi. Akhirnya, karena kita bebas visa, mereka di luar negeri [berpikir] wah indonesia mudah gini. Terjadilah penumpukan tenaga kerja asing di Indonesia," jelasnya.
