Bisnis.com, JAKARTA--Beberapa hari terakhir, terjadi polemik di masyarakat terkait anggaran revitalisasi tangki septic (septic tank) yang diajukan oleh Pemprov DKI.
Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta mengajukan anggaran Rp116,2 miliar untuk pembangunan septic tank komunal pada Kebijakan Anggaran Umum-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.
Dana tersebut akan digunakan untuk membangun septic tank komunal di permukiman warga, khususnya yang berada di dekat wilayah bantaran kali atau sungai.
Direktur PD Pal Jaya Subekti mengatakan program revitalisasi tangki berbeda dengan pembangunan septic tank komunal. Pasalnya, revitalisasi tangki septic hanya berlaku untuk masing-masing rumah.
"[Septic tank] Komunal ini biasanya sudah instalasi pengolahan air limbah [IPAL]. Kalau sudah IPAL ada listrik, aerasi media, dan bakteri aerobik dan un-aerobik. Jadi [istilah] yang pas bukan septic tank komunal, tetapi IPAL komunal," ujarnya ketika ditemui bisnis di kantor PD Pal Jaya, Jumat (11/10/2019).
Dia mengungkapkan IPAL komunal akan mengolah limbah yang dikumpulkan dari 5-10 rumah warga. Konsep tersebut menjadi solusi lantaran tidak semua warga di DKI Jakarta memiliki sistem pembuangan limbah yang baik.
Menurutnya, mahal tidaknya biaya untuk membangun IPAL komunal tergantung dengan spesifikasi yang diharapkan. Dia menuturkan biaya untuk bahan baku, yaitu bak yang terbuat dari fiber sudah cukup mahal.
Selain itu, masyarakat juga harus menghitung biaya konstruksi sipil yang dibutuhkan untuk membangun IPAL komunal. Apalagi, pembangunan pipa air kotor berbeda dengan pipa air minum.
"Jika ingin IPAL komunal yang lebih canggih, cost [pembangunan] pasti lebih mahal. Konstruksi beda di kebun [tanah kosong] beda dengan di jalan. Kalau di jalan harus bongkar dan memperkeras struktur sipil. Jadi gak bisa langsung bilang mahal atau murah, lihat dulu sistemnya," imbuhnya.
Idealnya, lanjut Subekti, pembangunan IPAL komunal membutuhkan lahan yang cukup luas. Sebagai perbandingan, jarak antara tengki septic dengan sumber air minimal 10 meter. Jarak tersebut menjadi syarat agar sumber air bersih tidak tercemar bakteri e-coli yang berasal dari tinja. Apalagi, rata-rata tangki septic di Jakarta sudah bocor atau rembes.
Karena itu, warga harus menyediakan lahan yang akan digunakan untuk membangun IPAL komunal. Menurutnya, persoalan lahan menjadi permasalahan yang paling pelik dibandingkan pembangunan konstruksi fisik sistem pengolahan limbah sistem setempat atau on site.
"Ketika sudah terkumpul 5-10 rumah kan [kebuhan lahan] jadi besar. Kalau begini ya kendala lahannya ada enggak? Sebenarnya gak simpel juga [IPAL komunal], uang sudah dianggarkan pun belum tentu bisa eksekusi di lapangan," ucapnya.
Karena itu, Subekti akan berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air DKI dan pengelola wilayah untuk memberikan edukasi terkait pengolahan air limbah kepada masyarakat.
Dengan adanya IPAL komunal, warga diharapkan tak lagi membuang limbah BAB ke sungai atau kali.
