Bisnis.com, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memaparkan kinerja selama dua tahun memimpin ibu kota. Dia mengakui banyak program yang sudah tercapai, tetapi ada pula yang masih berlangsung (on progress).
Meski demikian, dia menyebutkan ada beberapa program yang akan digenjot pelaksanaan hingga masa jabatan berakhir pada 2022. Program pertama, terkait penyediaan perumahan rakyat atau DP Rp 0. Menurutnya, Pemprov DKI tidak bisa menyediakan fasilitas perumahan sendiri.
"Target perumahan cukup tinggi. Saya sedang menyiapkan Pergub [Peraturan Gubernur] bagi swasta untuk membangun hunian DP Rp 0," katanya saat konferensi pers, Selasa (15/10/2019).
Dia mengatakan awalnya konsep DP Rp 0 tidak bisa ditawarkan kepada pelaku usaha properti karena programnya belum dilaksanakan. Beberapa waktu lalu, hunian DP 0 Rupiah di Pondok Kelapa selesai dibangun PD Sarana Jaya dengan jumlah 780 unit.
Jumlah tersebut masih sangat jauh jika dibandingkan dengan backlog perumahan di ibu kota. Pemprov DKI juga harus bekerja ekstra untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.
Adapun, target pembangunan rumah terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mencapai 14.000 unit oleh BUMD dan 218.214 unit melalui mekanisme kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan swasta.
Baca Juga
"Sekarang sudah terbukti kan [program DP Rp 0]. Harapan saya ke depan KPBU terkait perumahan rakyat bisa didorong lebih jauh," imbuhnya.
Untuk tahap selanjutnya, 900 unit rumah DP 0 Rupiah seluas 2,8 hektar akan dibangun di Cilangkap, Jakarta Timur. Selain itu, Pemprov DKI juga akan membangun di Pulogebang, Jakarta Timur, seluas 4 hektar pada awal 2020. Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang disiapkan mencapai Rp 800 miliar. Angka tersebut naik dari 2018 yang mencapai Rp 500 miliar.
Berdasarkan data Pemprov DKI, setidaknya ada 14 program yang sudah dan sedang dilaksanakan, misalnya penataan trotoar, integrasi transportasi, pembangunan taman kota, pengadaan rumah DP 0 Rupiah, pembagian kartu kesejahteraan, distribusi pangan murah, perlindungan perempuan dan anak, pagelaran bergengsi di Jakarta, program makanan tambahan untuk anak sekolah, perluasan penerima manfaat penggratisan pajak bumi dan bangunan, pengaspalan jalan kampung, aksesibilitas Pulau Seribu hingga hibah untuk Guru PAUD.
