Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kadis Pariwisata DKI Mundur, Gara-Gara Anggaran Influencer Rp5 Miliar?

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta sudah menerima surat pengunduran diri Edy Juanedi dari jabatan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaa DKI Jakarta.
Livi Zheng (kanan) bersama Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Edy Junaedi dalam konferensi pers video pariwisata Vibrant Jakarta.
Livi Zheng (kanan) bersama Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Edy Junaedi dalam konferensi pers video pariwisata Vibrant Jakarta.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta sudah menerima surat pengunduran diri Edy Juanedi dari jabatan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaa DKI Jakarta.

Kepala BKD Chaidir mengatakan bahwa Edy meminta sendiri untuk mengundurkan diri dari jabatannya saat ini.

"Dia hanya menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya. Pak Edy meminta menjadi staf di Anjungan pariwisata di Taman Mini Indonesia Indah [TMII]," katanya saat dikonfirmasi, Jumat (1/10/201).

Chaidir mengatakan surat pengunduran diri Edy Junaedi diterima oleh BKD DKI Jakarta pada Kamis (31/10/2019).

Surat tersebut ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan diterima oleh Sekretaris Daerah DKI Saefullah. "Benar tanggal 31 disampaikan kepada Gubernur melalui Pak Sekda," ujar dia.

Chaidir menuturkan posisi Kepala Dinas Pariwisata akan diisi oleh Pelaksana Tugas [Plt]. Adapun, posisi Plt akan dilakukan seleksi dan setelah mendapat arahan dari Gubernur DKI.

Sebelumnya, Dinas Pariwisata tersandung kasus dana promosi influencer sebesar Rp5 miliar. Anggaran itu diketahui untuk membiayai kegiatan promosi pariwisata ibu kota melalui media sosial.

Berdasarkan usulan pada Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) DKI 2020, dana itu akan digunakan untuk membiayai aktivitas pariwisata yang oleh influencer di media sosial.

Dana sebesar Rp5 miliar itu disasarkan pada lima tokoh influencer. Influencer secara umum adalah orang yang memiliki pengikut relatif besar di media sosial sehingga dijadikan model panutan. Namun, anggaran tersebut telah dicoret karena mengundang karena kontroversi dan adanya efisiensi anggaran.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper

Terpopuler