Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Gubernur DKI Jakarta tidak menyalahkan sistem penganggaran yang dibuat oleh pemerintahan sebelumnya, yaitu E-Budgeting.
Pasalnya, Pras menilai sistem penganggaran elektronik atau E-Budgeting yang diterapkan saat ini justru membawa dampak positif terhadap transparansi APBD DKI.
"Saya minta Pak Anies jangan menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Koreksi dulu [diri sendiri]," katanya di Gedung DPRD DKI, Jumat (1/11/2019).
Dia mengatakan seluruh penganggaran berada di bawah supervisi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah DKI Jakarta. Pras bahkan mengaku bahwa dia belum mendapat revisi KUA-PPAS 2020 yang sudah disisir atau direvisi oleh Anies pada 23 Oktober silam.
Menurutnya, sistem E-Budgeting yang ada saat ini memiliki kelebihan, yaitu seluruh anggaran yang sudah masuk langsung dikunci. Karena itu, penyusunan anggaran untuk semua tahapan harus dirapatkan dan dipastikan sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam sistem. Bahkan, Pras mengungkapkan DPRD DKI sering diajak rapat oleh eksekutif.
"E-Budgeting pasti gak bisa di otak-atik. Karena kalau sudah dikunci, hal-hal negatif gak bisa keluar. Kalau mau buka ya bisa ada password-nya, yang bisa buka cuma Gubernur dan Sekda," imbuhnya.
Dia mengingatkan anggaran kontroversial yang muncul saat ini seperti pembelian lem aibon, pulpen, atau penggunaan jasa influncer itu baru tahap perencanaan. Menurutnya, anggaran-anggaran tak masuk akal tersebut seharusnya disisir oleh Bappeda DKI.
Anggaran yang tak masuk akal juga akan dipertanyakan oleh komisi sebelum akhirnya masuk di rapat Badan Anggaran (Banggar) besar. Bukan itu saja, Pras juga bangga dengan sikap anggota dewan yang baru terpilih saat berhadapan dengan eksekutif di komisi.
"Di komisi juga, saya mengapresiasi teman-teman dewan yang sekarang itu sangat kritis dan korektif sekali. Yang penting masyarakat bisa merasakan anggaran APBD," ucapnya.
Sebelumnya, Anies menuding sistem E-Budgeting yang dibuat oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah digital, tetapi tidak smart (pintar).
Meski demikian, Anies mengaku dirinya tidak akan memperbesar permasalahan tersebut. Mantan Menteri Pendidikan tersebut tidak berencana mencari muka atau memberi panggung atas kasus yang berkembang saat ini karena hanya menimbulkan kegaduhan.
Anies juga menegaskan akan mengubah sistem E-Budgeting untuk mengurangi kesalahan yang selalu berulang tiap tahun. Misalnya, dengan memberikan fitur tambahan seperti pengecekan atau verifikasi secara digital.
"Ini salahnya sistem karena mengandalkan manusia. Apakah sistem ini baru tahun ini? Tidak. Berati mengandalkan manusia selama ini bukan? Selama bertahun tahun mengandalkan manusia," kata Anies.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
