Bisnis.com, JAKARTA - Sulit rasanya membayangkan Ibu Kota tak punya anggaran untuk merealisasikan rencana penanggulangan pandemi Covid-19, mengingat kemampuan fiskal DKI Jakarta terbilang masih kuat.
Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam menanggapi pernyataan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lalu bahwa pusat berencana menangani anggaran bansos untuk warga DKI Jakarta.
Sri Mulyani menyebut dirinya menerima laporan bahwa DKI sudah tak memiliki anggaran untuk merealisasikan kegiatan jaring pengaman sosial tersebut.
"Kalau melihat kemampuan fiskal DKI Jakarta, di tengah penerimaan yang anjlok saja masih bisa surplus. Analisis kami per 8 Mei kemarin [saat Sri Mulyani berkomentar], DKI Jakarta masih punya kas sekitar Rp3 triliun," jelasnya ketika dikonfirmasi Bisnis, Selasa (12/5/2020).
Analisi ini merupakan gambaran kasar masih ada sektor pemasukan sekitar Rp15,6 triliun, sementara belanja hanya Rp12,9 triliun, ditambah komponen pembiayaan neto yang juga surplus sekitar Rp410 miliar.
Menurut Roy, apabila penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 di tengah pandemi Covid-19 segera terbit, maka DKI masih punya kans untuk mengatur arus kas secara lebih baik karena banyak komponen belanja yang masih bisa ditekan.
Baca Juga
Menteri Keuangan Sri Mulyani/Bisnis.com
Masih Aman
Anggota Komisi C DPRD DKI S. Andyka mengungkapkan hal senada, bahwa Pemprov DKI masih memiliki arus kas dan kondisi finansial yang cukup aman yakni sebesar Rp3,5 triliun.
Menurutnya, alokasi dana tersebut masih bisa digunakan untuk realokasi kegiatan SKPD untuk program-program yang berhubungan dengan keberlangsungan penanganan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Jakarta di tengah Covid-19.
Termasuk, pendanaan sebesar Rp560 miliar siap diberikan dalam bentuk bansos untuk 2.207.132 keluarga pada masa pemberian gelombang kedua oleh Pemprov DKI.
"Jadi kita masih ada dana Rp3,5 triliun, memang masih ada uangnya. Artinya dan bahkan tahap kedua bansos untuk 2,03 juta KK juga sudah kita siapkan, tinggal diproses dibagikan saja. Anggaran yang kita siapkan untuk tahap kedua kurang lebih Rp560 miliar ini sudah kita siapkan," jelasnya ketika dikonfirmasi, Selasa (12/5/2020).
Menteri Sosial Juliari P Batubara (kiri) didampingi Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos Harry Hikmat (kedua kiri) dan Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Watunas (BRSW) Mulya Jaya Jakarta, Wena Sitepu (kedua kanan) meninjau aktivitas penghuni penampungan sementara warga terdampak Covid-19 di Balai Rehabilitasi Watunas Mulya Jaya, Jakarta, Senin (11/5/2020)./Antara
Penyesuaian Bersama DPRD
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih membahas penyesuaian APBD 2020 bersama DPRD DKI Jakarta. Proyeksi Pemprov DKI menyebut angka total APBD TA 2020 sebesar Rp47,1 triliun, turun 47 persen dari pengesahan awal Rp87,9 triliun.
Anjloknya total APBD ini memang tampak signifikan, namun menurut beleid proyeksi penyesuaian APBD 2020 yang diterima Bisnis, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih memiliki ruang untuk merealokasi anggaran.
Dari komponen pemasukan ke arus kas, yakni pendapatan dan penerimaan pembiayaan, memang turun dari Rp82,1 triliun ke Rp45,7 triliun dan dari Rp5,7 triliun ke Rp1,4 triliun.
Namun, untuk mengimbanginya, Pemprov DKI Jakarta berencana memangkas habis belanja langsung (BL) dari Rp44,9 triliun menjadi Rp17,3 triliun. Begitu pula dengan belanja tidak langsung (BTL) dari Rp37,3 ke angka Rp31 triliun.
Penurunan BTL tak terlalu signifikan akibat Pemprov DKI Jakarta menjaga salah satu komponennya, yakni Belanja Tak Terduga (BTT), yang justru dianggarkan meningkat demi penanganan Covid-19, yakni Rp5,03 triliun dari sebelum dirasionalisasi menjadi Rp3,03 triliun.
Hal ini senada dengan laporan Kementerian Dalam Negeri atas hasil realokasi APBD seluruh daerah di Indonesia.
DKI Jakarta tercatat paling tinggi merealokasi anggarannya di dua dari tiga bidang yang dinilai. Ibu Kota tercatat paling tinggi menggelontorkan anggaran ke bidang penanganan dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial. Di bidang kesehatan, DKI kalah dari Jawa Barat.
Perincian nilainya untuk DKI Jakarta, yakni untuk bidang kesehatan tercatat Rp1,6 triliun untuk kegiatan dan Rp903 miliar untuk BTT. Bidang penanganan dampak ekonomi, tercatat Rp1,30 triliun untuk kegiatan dan Rp500 miliar ke BTT.
Terakhir, untuk jarring pengaman social ada realokasi Rp325 miliaruntuk kegiatan, dan Rp6,2 triliun pada komponen hibah/bansos.
