Bisnis.com, JAKARTA – Mayoritas wilayah di DKI Jakarta terlihat masuk zona kuning di laman zona pengendalian corona.jakarta.go.id, Selasa (1/9/2020).
Menurut epidemiolog, jika masyarakat membaca langsung dari zonasi saja, maka akan sesat.
“Saya bingung juga, sekarang pemerintah daerah itu dengan indikator yang salah dari satgas, yang dipakai dari satgas adalah epidemiologis, kesehatan publik, dan layanan kesehatan. Itu semua diskoring dan dijadikan zonasi, merah, oranye, kuning, hijau. Ini menurut saya nggak tepat,” kata Kepala Departemen Epidemiologi FKM UI Tri Yunis Miko Wahyono, Selasa (1/9/2020).
"Harusnya untuk zonasi yang dilihat cukup indikator epidemiologis saja. Kalau berdasarkan indikator epidemiologisnya ya Jakarta merah semua,” tegasnya.
Epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menegaskan bahwa zonasi yang digunakan Satgas Covid-19 maupun pemerintah daerah tidak tepat.
“Jangan pakai zonasi itu sesat,” ucap Pandu.
Baca Juga
Namun, dia mengatakan, untuk bisa melihat kondisi dan menentukan penanganan yang tepat untuk wilayahnya, masyarakat bisa memantau tiga indicator yaitu epidemiologis, kesehatan publik, dan fasilitas layanan kesehatan masing-masing. Bukan melihat dari zonasinya.
“Jakarta atau tepatnya Jabodetabek itu wilayah berisiko tinggi untuk penularan Covid-19. Sebaiknya jangan ikut-ikutan sesat pakai istilah zonasi warna, tanpa basis yang kurang bisa dipercaya. Kuatkan surveilans, terutama pelacakan kasus, dan promosi 3M yang gencar,” kata dia.
Dari sisi zonasi, Pandu mengatakan tak ada wilayah yang aman atau berisiko rendah, yang kemudian dikategorikan menjadi zona hijau, kuning, atau oranye.
“Sesungguhnya hanya ada merah terang, merah gelap atau merah membara. Indonesia itu di manapun berada masih tinggi risiko untuk terkena Virus Corona,” ujarnya.
Dengan adanya lonjakan kasus, Pandu mengatakan agar pemerintah daerah, baik di DKI Jakarta dan bahkan di seluruh Pulau Jawa agar menerapkan PSBB yang ketat.
“PSBB Di Jakarta perlu lebih diperketat lagi kalau mau diperpanjang. Langkah ini pasti tak akan dipilih, karena ekonomi jadi komandan. Pilihan lainnya ya lakukan Pembatasan Sosial Berbasis Komunitas atau Lokal dengan serius,” jelasnya.
