Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

RSUD Penuh, Bupati Bogor Minta Dinkes Lebih Serius Tangani Covid-19

Dari 28 rumah sakit yang menyediakan ruang isolasi pasien Covid-19 di Kabupaten Bogor, 18 di antaranya sudah menunjukkan tingkat okupansi di atas 50 persen. Bahkan, di RSUD tingkat okupansinya sudah mencapai 100 persen.
Bupati Bogor Ade Yasin/Antara
Bupati Bogor Ade Yasin/Antara

Bisnis.com, CIBINONG - Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, diminta lebih serius melakukan penanganan Covid-19 di wilayah tersebut.

Permintaan itu disampaikan Bupati Bogor Ade Yasin yang mengharapkan penanganan Covid-19 bisa lebih maksimal.

"Kita harus lebih serius menangani pandemi ini mengingat tren secara nasional pun meningkat," ungkap Ade Yasin di Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa (6/10/2020).

Ia meminta Dinkes Kabupaten Bogor memaksimalkan Crisis Center yang sudah dibentuk Pemkab Bogor pada awal pandemi, serta menyiapkan rumah sakit khusus pasien Covid-19.

Dari 28 rumah sakit yang menyediakan ruang isolasi pasien Covid-19 di Kabupaten Bogor, 18 di antaranya sudah menunjukkan tingkat okupansi di atas 50 persen.

Bahkan, di masing-masing rumah sakit umum daerah (RSUD) tingkat okupansinya sudah mencapai 100 persen.

Di samping itu, ketersediaan tenaga kesehatan juga semakin terbatas.

Ade Yasin menyebutkan, ada 89 tenaga kesehatan yang terpapar Covid-19, sehingga mengakibatkan sejumlah fasilitas layanan kesehatan harus mengurangi kegiatan pelayanan.

Oleh karena itu, Ade Yasin menginstruksikan Dinkes segera menambah tenaga medis dengan merekrut tim relawan.

Ade Yasin juga meminta agar pengujian spesimen hasil tes usap tidak memakan waktu lama.

Dinkes Kabupaten Bogor tercatat baru melakukan tes Polymerase Chain Reaction (PCR) terhadap 21.986 spesimen, masih jauh dari target Pemprov Jawa Barat yakni 60 ribu spesimen atau 1 persen dari jumlah penduduk.

"
Intensitas pengambilan spesimen melalui tes usap sudah mencapai 300-400 spesimen per hari, tapi Pemkab hanya mampu menguji 200 spesimen per hari. "

Rendahnya kemampuan uji PCR tersebut mengakibatkan terjadinya keterlambatan informasi untuk mengetahui warga terkonfirmasi positif atau negatif.

Menurut data Dinkes, hingga akhir September masih ada 1.000 spesimen yang belum uji laboratorium karena menunggu antrean di Litbangkes, BTKL, dan Laboratorium IPB.

"Dinkes segera mengaktifkan Labkesda dan mengoptimalkan PCR yang sudah ada," kata Ade Yasin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Editor : Saeno
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper