Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

3 Tahun Jadi Gubernur DKI, Bagaimana Transparansi Anggaran Anies?

Dalam masa jabatan Gubernur DKI Anies Baswedan, APBD dipublikasikan di dalam sistem budgeting setelah adanya pengesahan KUA-PPAS.
Nyoman Ary Wahyudi
Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com 15 Oktober 2020  |  16:33 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub DKI Amad Riza Patria memberi penjelasan perihal diberlakukannya kembali PSBB seperti awal pandemi Covid-19, Rabu (9/9/2020). JIBI - Bisnis/Nancy Junita
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub DKI Amad Riza Patria memberi penjelasan perihal diberlakukannya kembali PSBB seperti awal pandemi Covid-19, Rabu (9/9/2020). JIBI - Bisnis/Nancy Junita

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana menilai ada kemuduran dalam segi transparansi anggaran dari pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tiga tahun terakhir.

Pendapat itu disampaikan William saat menjadi narasumber dalam acara peluncuran buku Populi Center yang berjudul Sudah Senja di Jakarta secara virtual pada Kamis (15/10/2020).

“Kenapa kami katakan anggaran dalam pemerintahan pak Anies ini tidak transparan karena pada zaman Gubernur [Ahok] sebelumnya, anggaran itu ditransparankan ketika pada tahap rancangan baik itu dalam tahap RKPD, lalu KUA-PPAS sampai APBD itu disahkan,” kata William.

Dalam pemerintahan Anies, dia membeberkan, APBD dipublikasikan di dalam sistem budgeting setelah adanya pengesahan KUA-PPAS. Dengan demikian, dia menyimpulkan, hal itu menunjukkan adanya kemunduran dari segi keterbukaan proses penyusunan anggaran.

“Seharusnya rancangan anggaran itu dipublikasikan di setiap tahapan dan proses apalagi ketika membahas soal KUA-PPAS yang menentukan pagu-pagu anggaran,” ujarnya.

Sebelumnya, empat fraksi di DPRD DKI Jakarta walk out dalam Rapat Paripurna ihwal Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan  APBD (P2APBD) DKI Jakarta pada Senin (7/9/2020).

Keempat fraksi itu di antaranya fraksi Golkar, PAN, Nasdem dan PSI. Alasannya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 belum terserap secara optimal.

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim membeberkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 belum terserap secara optimal.

"Penyerapan anggaran belum maksimal. Di lapangan misalkan di Jakarta Barat, Saudara-saudara kita masih nyuci dengan air kali (sungai), PAM-nya belum masuk," kata Lukmanul dalam interupsinya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dki jakarta Pemprov DKI anies baswedan
Editor : Oktaviano DB Hana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top