Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PSI Bikin Petisi Tolak Kenaikan Gaji DPRD DKI, 33 Orang Sudah Tanda Tangan

Andy berkeberatan lantaran pajak warga Jakarta dipakai untuk memperkaya para anggota DPRD.
Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta terkait Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DKI Jakarta pada Senin (7/9/2020). JIBI/Bisnis-Nyoman Ari Wahyudi
Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta terkait Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DKI Jakarta pada Senin (7/9/2020). JIBI/Bisnis-Nyoman Ari Wahyudi

Bisnis.com, JAKARTA - Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Andy Budiman membuat petisi penolakan kenaikan gaji DPRD DKI Jakarta melaui laman change.org.

Dalam petisi tersebut, mengatasnamakan warga Ibu Kota, Andy berkeberatan lantaran pajak warga Jakarta dipakai untuk memperkaya para anggota DPRD.

“Pada saat kami warga Jakarta berjuang untuk bertahan di tengah pandemi, kehilangan pekerjaan, bisnis mati, dan terpaksa tidak bisa bekerja atau berusaha karena pandemi, para anggota DPRD justru menaikkan gaji, tunjangan, dan dana kegiatan buat diri mereka sendiri yang konon per-orang mencapai Rp700 juta per bulan,” tulisnya dalam petisi tersebut, Kami (3/12/2020).

Lebih lanjut, tertulis pula 33 nama yang disebut menjadi penandatangan petisi tersebut dengan perincian:

1. Ayu Utami

2. Olga Lydia

3. Ananda Sukarlan

4. Goenawan Mohamad

5. Grace Natalie

6. Abdillah Toha

7. Henny Supolo

8. Giring Ganesha

9. Sarwono Kusumaatmaja

10. Tsamara Amany

11. Saiful Mujani

12. Lelyana Santosa

13. Amalia Ayuningtyas

14. Nirwan Ahmad Arsuka

15. Maria Hartiningsih

16. Hamid Basyaib

17. Chendra Effendy Panatan

18. Nirwan Dewanto

19. Yudi Latif

20. Sita Nursanti

21. Natalia Soebagjo

22. Laksmi Pamuntjak

23. Isyana Bagoes Oka

24. Tatty Oetojo Oesman

25. Christine Hakim

26. Raja Juli Antoni

27.  Kemal A. Surianegara

28. Malik Syafei Saleh

29. Burhanuddin Muhtadi

30. Suci Mayang Sari

31.  Joyce Marulam

32. Nong D. Mahmada

33. Andy Budiman

Dalam pantauan Bisnis, Jumat (3/12/2020) jam 09.36 WIB, dari 100 tanda tangan yang direncanakan telah terkumpul 21 tanda tangan.

Seperti diberitakan sebelumnya, PSI menyatakan dengan tegas penolakan peningkatan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta menjadi Rp888 miliar dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2021.

Namun, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta/Ketua Panitia Khusus (Pansus) RKT DPRD DKI Mohammad Taufik membantah jika bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk menaikkan gaji anggota dewan.

Dia menyampaikan bahwa kenaikan anggaran merupakan keseluruhan kegiatan dewan di Kebon Sirih selama satu tahun.

Kemudian, kenaikannya karena adanya penambahan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan rakyat dalam RKT DPRD DKI itu.

“Angka Rp888 miliar untuk keseluruhan kegiatan. Ini bukan gaji dewan. Kalau gaji Rp800 juta sebulan mantap dong," kata Taufik beberapa waktu lalu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper