Bisnis.com, JAKARTA — Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Thopaz Nuhgraha Syamsul meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengecek ulang keamanan vaksin Covid-19 setelah resmi diedarkan oleh pemerintah pusat.
Thopaz berpendapat pengecekan ulang itu penting untuk mengantisipasi potensi negatif dari vaksin tersebut di tengah masyarakat.
“Maka dari itu saya menyarankan kepada Pemprov DKI agar nantinya vaksin covid19 tersebut dicek ulang kesiapannya sebelum disuntikan kepada warga Jakarta. Pemprov DKI bisa menyiapkan SDM khusus untuk melakukan pengecekan vaksin tersebut,” kata Thopaz melalui keterangan tertulis pada Jumat (11/12/2020).
Di sisi lain, dia meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan infrastruktur yang memadai untuk memastikan distribusi vaksin aman di seluruh wilayah Ibu Kota.
“Harus juga diatur mekanisme nya seperti apa, disiapkan betul sarana dan prasarananya. Jangan juga terburu-buru, harus dicek dulu keamanan dari vaksin tersebut,” kata dia.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyiapkan tim khusus ihwal pengecekan ulang kesiapan vaksin Covid-19 sebelum disuntikkan kepada masyarakat Ibu Kota.
Baca Juga
Langkah itu diungkapkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria terkait program vaksinasi yang dicanangkan pemerintah pusat pada pekan ketiga Desember 2020.
“Kalau sudah selesai kita lihat, kalau sudah dipastikan sesuai aturan ketentuan mekanisme, nanti ada tim juga dari kami dari Pemprov akan mengecek kembali semuanya dan proses sebagainya.” kata Ariza melalui sambungan telepon, Senin (9/11/2020).
Melalui tim khusus itu, Ariza melanjutkan, bakal diputuskan juga ihwal prioritas pemberian vaksin di wilayah DKI Jakarta.
Hanya saja, menurut dia, prioritas pemberian vaksin bakal diarahkan pada tenaga kesehatan dan pejabat publik yang berurusan langsung dengan masyarakat.
“Prioritas itu adalah yang berhubungan langsung dengan pasien di antaranya dokter, tenaga kesehatan, relawan dan petugas lain yang berhubungan dengan pasien. Lalu yang berhubungan langsung dengan masyarakat umpamanya, dinas perhubungan, dinas tenaga kerja, Satpol PP jadi memang ada urutannya nanti,” ujarnya.
