Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Anies: Tidak Ada Alasan Pejabat Publik Korupsi di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta relatif tercukupi.
Nyoman Ary Wahyudi
Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com 08 April 2021  |  16:32 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub DKI Amad Riza Patria memberi penjelasan perihal diberlakukannya kembali PSBB seperti awal pandemi Covid-19, Rabu (9/9/2020). JIBI - Bisnis/Nancy Junita
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub DKI Amad Riza Patria memberi penjelasan perihal diberlakukannya kembali PSBB seperti awal pandemi Covid-19, Rabu (9/9/2020). JIBI - Bisnis/Nancy Junita

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berpendapat tidak ada alasan seorang pejabat publik melakukan tindak pidana korupsi atau Tipikor di Ibu Kota.

Anies berasalan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memiliki serangkaian program digital yang terintegrasi terkait dengan perecananaan, penganggaran dan pengadaan barang.

Selain itu, Anies mengakui gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta relatif tercukupi.

“Tidak ada alasan lagi melakukan praktik-praktik korupsi karena kebutuhan, kedua sistemnya sudah dibuat sehingga taat sistem dan pasti aman,” kata Anies saat memberi keterangan dalam serial diskusi Indonesia “Membedah Praktik Korupsi Kepala Daerah” secara daring pada Kamis (8/4/2021).

Anies juga menambahkan pihaknya telah membentuk Komite Pencegahan Korupsi (KPK) Ibu Kota untuk mencegah potensi tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Tambahan di Jakarta dengan membentuk KPK Ibu Kota di mana mereka bertugas membantu gubernur dalam mengawasi praktik-praktik yang ada, harapnya bisa melakukan pencegahan apabila terjadi,” ujarnya.

Di sisi lain, Anies sebelumnya menonaktifkan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory C. Pinontoan.

Langkah itu diambil setelah adanya penetapan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (5/3/2021).

Pelaksana Tugas Kepala BP BUMD DKI Jakarta Riyadi mengatakan hal itu diputuskan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 212 Tahun 2021 tentang Penonaktifan Direktur Utama dan Pengangkatan Direktur Pengembangan Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

"Pak Gubernur saat itu langsung mengambil keputusan untuk menonaktifkan yang bersangkutan. Atas kasus tersebut, Yoory akan mengikuti proses hukum dengan menganut asas praduga tak bersalah," kata Riyadi melalui keterangan tertulis, Senin (8/3/2021).


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

korupsi dki jakarta Anies Baswedan
Editor : Fitri Sartina Dewi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top