Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Anggota DPRD Kritik Pemprov DKI: Lebih Baik Bangun Tugu Ojek Online

Nilai proyek tugu sepeda di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, mencapai Rp800 juta. Tugu berbentuk ban sepeda raksasa itu masuk ke dalam proyek 11 kilometer jalur sepeda permanen.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 04 Juni 2021  |  15:39 WIB
Pekerja menyelesaikan pembangunan Tugu Sepeda di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (5/4/2021). Pembangunan tugu yang berbentuk satu buah ban sepeda berukuran raksasa tersebut sebagai pengingat momentum penggunaan sepeda yang masif digunakan masyarakat Ibu Kota di tengah pandemi Covid-19. - Antara
Pekerja menyelesaikan pembangunan Tugu Sepeda di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (5/4/2021). Pembangunan tugu yang berbentuk satu buah ban sepeda berukuran raksasa tersebut sebagai pengingat momentum penggunaan sepeda yang masif digunakan masyarakat Ibu Kota di tengah pandemi Covid-19. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta melancarkan kritik atas pembangunan tugu sepeda di DKI Jakarta.

Ojek online dinilai berjasa dalam menopang ekonomi Jakarta. Para driver ojek online atau tenaga kesehatan lebih layak mendapat penghormatan.

Menurut anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak pemerintah DKI sebaiknya membuat tugu ojek online ketimbang tugu sepeda. Menurut dia, ojek online kini menjadi tulang punggung di masa pandemi Covid-19. 

Jasa ojek online juga turut menopang ekonomi jakarta. "Selayaknya mereka atau tenaga kesehatan yang dibangun tugu, bukan sepeda," kata dia dalam keterangan tertulisnya, seperti dikutip Tempo.co, Jumat (4/6/2021).

Hal ini disampaikan Gilbert menanggapi proyek Pemprov DKI Jakarta membuat tugu sepeda di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat senilai Rp 800 juta. Tugu berbentuk ban sepeda raksasa itu masuk ke dalam proyek 11 kilometer jalur sepeda permanen.

Adapun, proyek pembangunan tugu dan jalur sepeda permanen di Ibu Kota mencapai Rp 28 miliar.

Gilbert memaparkan pengguna sepeda di Jakarta tak sampai 0,1 persen dari total penduduk Ibu Kota. Pesepeda juga tak perlu membayar pajak. Namun pesepeda justru mendapatkan jalur khusus, bahkan mendapat jatah 10 persen ruas jalan utama.

"Ini semua kebijakan tanpa kajian," kata politikus PDIP ini.

Gilbert mengkritik Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria yang dianggapnya lupa bahwa pemanfaatan sepeda sebagai alat transportasi di negara lain memiliki alasan kuat.

Alasan itu antara lain tak ada lagi kemacetan dan sepeda motor, serta transportasi publik sudah terbangun dengan baik.

"Selayaknya pemimpin itu mengutamakan rakyatnya, bukan kepentingannya," ucap dia.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

sepeda Pemprov DKI dprd dki

Sumber : Tempo.co

Editor : Saeno

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top