Bisnis.com, JAKARTA — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membuka rincian anggaran penanganan Covid-19 tahun 2020 dari dana Belanja Tak Terduga atau BTT hasil pergeseran sebesar Rp5,52 triliun.
Desakan itu disampaikan saat pandangan umum Fraksi PSI terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022.
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI Anthony Winza mengatakan Pemprov DKI Jakarta telah menghabiskan Rp918 miliar untuk sektor kesehatan dan Rp3,78 triliun untuk jaring pengaman sosial. Namun, Winza menggarisbawahi, belum ada kejelasan mengenai detail alokasi dan penggunaan dana BTT tersebut.
“Fungsi pengawasan DPRD tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya untuk mengawasi apakah penggunaan dana tersebut sudah tepat sasaran,” kata Winza saat penyampaian pemandanagan umum itu, Senin (2/8/2021).
Winza menyoroti alokasi dana BTT untuk kesehatan lantaran kapasitas Labkesda masih belum banyak peningkatan dari tahun lalu. Saat ini, Labkesda hanya mampu mengakomodir 30 persen kebutuhan testing harian dan positivity rate pekan ini masih di atas 15 persen, padahal standar positivity rate WHO berada di angka 5 persen.
“Hal ini menjadi bukti bahwa belum ada fokus penganggaran BTT pada program peningkatan kapasitas Labkesda yang berpotensi memperlambat kegiatan tracing di Puskesmas,” kata dia.
Pemprov DKI juga dinilai belum berupaya untuk memperkuat sumber daya Puskesmas untuk melakukan tes massal dan pelacakan kasus dengan menambah jumlah tenaga tracer kita - agar dalam hal pelacakan kasus kita tidak kewalahan.
“Oleh karena itu, Fraksi PSI meminta Pemprov DKI untuk memberikan informasi detail alokasi anggaran tersebut hingga level kegiatan agar kami dapat menjalankan fungsi pengawasan anggaran dengan baik,” tuturnya.
