Bisnis.com, JAKARTA — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyayangkan sikap 7 fraksi di DPRD DKI Jakarta yang memilih tidak hadir dalam rapat paripurna interpelasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal Formula E pada Selasa (28/9/2021).
Selain itu, Anies pun dikabarkan tidak menghadiri rapat paripurna itu.
Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad menyampaikan, bahwa rapat tersebut merupakan wujud parlemen yang sebenarnya, ruang resmi penyampaian aspirasi rakyat.
“Apa yang kita lakukan hari ini bukanlah parlemen tempat makan, tapi parlemen yang sesungguhnya,” katanya dikutip dari akun Instegram @psi_jakarta, Selasa (28/9/2021).
Idris menyayangkan ketujuh fraksi yang memboikot rapat atau lalai dalam menjalankan amanahnya sebagai wakil rakyat.
Baca Juga
“Kalau memang mau menolak interpelasi, tolak saja dengan kesatria di forum rapat. Jangan tolak hanya di media dan tempat makan di luar sana,” imbuhnya.
Dengan ketidakhariran ketujuh fraksi dalam rapat paripurna, sambungnya, sama saja dengan menutup ruang penyampaian aspirasi rakyat yang tidak setuju atas penyelenggaraan Formula E di Ibu Kota.
Ada lima alasan dua fraksi DPRD DKI Jakarta yaitu PSI dan PDI Perjuangan mengajukan hak interpelasi kepada Anies atas rencana penyelenggaan Formula E yaitu:
1. Pertama, hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2020 menyebutkan pengelolaan penyelenggaran Formula E tahun 2019 kurang memadai.
2. Sampai dengan LHK BPK Tahun 2021, pembiyaan penyelenggaraan Formula E masih bergantung kepada APBD dan tidak terlihat upaya-upaya PT Jakpro untuk mendapatkan sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Dengan adanya penurunan pendapatan asli daerah sebagai akibat dari pandemi Covid-19, dikhawatirkan penyelenggaraan formula E yang masih sangat bergantung pada APBD DKI Jakarta akan mengganggu program prioritas lainnya.
4. Berdasarkan analisis data yang disajikan BPK dengan menggunakan sumber data yang diberikan oleh PT Jakpro, apabila commitment fee dimaksudkan sebagai komponen biaya, maka perhelatan penyelenggaraan Formula E dinilai tidak memberikan untung.
5. Dalam situasi Covid-19 saat ini, sebaiknya pemerintah provinsi DKI Jakarta fokus dan berkomitmen untuk melakukan penanggulanan Covid-19, bukan malah memaksakan penyelenggara Formula E.
