Bisnis.com, JAKARTA- DKI Jakarta akan berulang tahun ke-495 pada 22 Juni mendatang. Meski demikian, kemacetan di Jakarta masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang tidak kunjung selesai.
Kemacetan kembali mewarnai Jakarta setelah pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yakni turun ke level 1. Padahal sebelumnya, sempat terjadi penurunan PPKM, tingkat kemacetan di Jakarta pada 2021.
Menurut TomTom Traffic Index, waktu tempuh rata-rata bahkan berkurang 2 menit per hari. Hal tersebut tampaknya karena ketatnya PPKM kala pandemi Virus Corona (Covid-19) yang masih tinggi.
Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno melihat kemacetan yang terjadi di Jakarta tidak lepas dari pengaruh padatnya pergerakan dari wilayah sekitar yakni Bodetabek atau Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Menurutnya sebagian besar orang yang bekerja di Ibu Kota berasal dari sana, namun layanan transportasi umum menuju Jakarta masih minim.
"Jadi kendalanya di Jakarta itu berapa persen bukan orang Jakarta, sebenarnya orang Bodetabek. Sementara, tempat mereka tinggal itu tidak ada angkutan layanan menuju Jakartanya, hanya ada Trans Jabodetabek dan JR Connexion, tapi kan belum banyak, masalahnya di situ mereka mau naik apa sekarang," kata Djoko kepada Bisnis, Kamis (26/5/2022).
Baca Juga
"Orang daerah Sentul juga masuk ke Jakarta mereka naik apa? kan nggak ada, Sentul, Cibubur itu naik apa? nggak ada, itu persoalannya," imbuhnya.
Menurut Djoko mereka tidak memiliki alternatif yang layak, sehingga lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Di mana hal tersebut tentunya menyumbang kemacetan di Jakarta.
Menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, ada sekitar 47,5 juta pergerakan orang di Jabodetabek. Sementara itu, jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta mencapai 20.221.821 unit pada 2020 yang terdiri dari motor, mobil penumpang, bus, dan truk yang teregistrasi. Adapun kendaraan roda dua alias motor menjadi yang paling mendominasi dan angkanya mencapai 16.141.380 unit pada 2020.
"Kalau naik KRL (Commuter Line) juga penuh. Kawasan kompleks di Bodetabek itu nggak ada angkutan umum, sangat minim, padahal mereka kerja di Jakarta mau naik apa? " katanya.
Djoko juga menyinggung terkait pembangunan LRT (Light Rail Transit) yang tidak kunjung usai. Padahal menurutnya LRT bisa digunakan untuk masyarakat dan menjadi alternatif untuk mengurangi kemacetan di Jakarta.
"Proyek LRT juga nggak jalan-jalan juga, sudah dilelang tapi nggak jalan-jalan juga," katanya.
Proyek pembangunan LRT Jabodebek diketahui molor dari target yang telah ditentukan. Proyek yang mulai dibangun sejak 2015 ditargetkan rampung pada 2019, namun tidak kunjung selesai. Terbaru, Pemerintah menargetkan proyek LRT Jabodebek rampung tahun ini.
Padahal menurut Djoko pembangunan layanan transportasi umum di wilayah sekitar Jakarta juga penting. Pasalnya orang yang datang ke Jakarta kebanyakan dari wilayah Bodetabek.
"Perbaikan transportasi itu tidak hanya di Jakarta tapi Jabodetabek, problemnya disitu. Rata-rata yang bekerja di sini bukan orang Jakarta, tapi dari Depok- Tangerang. Jakarta juga rumah dan apartemen masih mahal, mereka tidak mampu beli. Selain itu, mau naik apa KRL juga sudah penuh kalau enggak ada KRL itu lebih parah lagi," katanya.
Ganjil Genap Diperluas, Dinilai Tidak Efektif
Selain padatnya pergerakan dan minimnya layanan transportasi umum di wilayah sekitar Jakarta, Djoko juga menyebutkan skema Ganjil Genap di Jakarta untuk mengurangi kemacetan tidak efektif. Menurutnya masih banyak pengendara yang melakukan inisiatif lain seperti memiliki dua mobil, alih-alih naik kendaraan umum.
"Ganjil genap itu tidak efektif, apalagi bertahun-tahun ganjil-genap, orang beli mobil dua atau beli plat nomer dua. Orang mau nahan juga enggak bisa. Contra Flow juga tidak efektif," katanya.
Di sisi lain, Pemerintah DKI Jakarta berencana untuk menambah ruas jalan ganjil genap. Hal tersebut untuk mengatasi kemacetan yang terjadi pasca pelonggaran Covid-19.
"Saat ini kami sedang evaluasi untuk ditingkatkan ke 25 ruas jalan," kata Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo di Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu, Selasa (24/5/2022).
Syafrin mengatakan kebijakan tersebut ditargetkan berlaku mulai 30 Mei 2022. Untuk saat ini, dia memastikan ganjil genap masih diterapkan pada 13 ruas jalan di Ibu Kota.
Adapun 25 ruas jalan yang akan diberlakukan ganjil genap, rinciannya sebagai berikut:
1. Jalan Pintu Besar Selatan
2. Jalan Gajah Mada
3. Jalan Hayam Wuruk
4. Jalan Majapahit
5. Jalan Medan Merdeka Barat
6. Jalan MH Thamrin
7. Jalan Jenderal Sudirman
8. Jalan Sisingamangaraja
9. Jalan Panglima Polim
10. Jalan Fatmawati
11. Jalan Suryopranoto
12. Jalan Balikpapan
13. Jalan Kyai Caringin
14. Jaan Tomang Raya
15. Jalan Jenderal S Parman
16. Jalan Gatot Subroto
17. Jalan MT Haryono
18. Jalan HR Rasuna Said
19. Jalan D.I Pandjaitan
20. Jalan Jenderal A. Yani
21. Jalan Pramuka
22. Jalan Salemba Raya sisi Barat, untuk Timur mulai dari Simpang Jalan Paseban Raya sampai Diponegoro
23. Jalan Kramat Raya
24. Jalan Stasiun Senen
25. Jalan Gunung Sahari
