Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Warga Protes, Anggota DPR Minta Pemprov DKI Evaluasi Perubahan Nama Jalan

Anggota DPR Christina Aryani minta Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi kebijakan perubahan nama sejumlah jalan karena masyarakat mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 18 Juli 2022  |  13:56 WIB
Warga Protes, Anggota DPR Minta Pemprov DKI Evaluasi Perubahan Nama Jalan
Banyak diprotes warga, Anggota DPR minta Pemprov DKI evaluasi kebijakan perubahan nama sejumlah jalan di Ibu Kota / ANTARA FOTO - Akbar Nugroho Gumay - tom.\\r\\n
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Christina Aryani meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengevaluasi kebijakan perubahan nama sejumlah jalan di Ibu Kota.

Menurutnya, masyarakat mengalami banyak kesulitan karena kebijakan tersebut hingga akhirnya melayangkan protes kepadanya.

"Saya mendapat banyak masukan warga yang meminta Pemprov DKI mengevaluasi lagi kebijakan terkait perubahan nama jalan di DKI Jakarta. Kebijakan tersebut banyak mendapat protes warga karena minimnya sosialisasi dan tidak melalui proses konsultasi warga terlebih dahulu," kata Christina saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (18/7/2022).

Christina menilai, protes warga sangat beralasan karena perubahan nama jalan membuat masyarakat kerepotan mengganti dokumen kependudukan, seperti kartu tanda penduduk (KTP), kartu induk anak (KIA), kartu keluarga (KK), dan dokumen kependudukan lainnya.

Menurut anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta II itu, konsekuensi perubahan nama jalan juga berimplikasi pada berubahnya dokumen administrasi warga, proses yang pengurusannya memakan waktu.

Christina menilai, agar kebijakan berjalan baik, maka Pemprov DKI juga perlu membangun komunikasi intens dengan masyarakat terlebih dahulu, terutama di lokasi-lokasi yang akan terjadi perubahan nama jalan.

"Karena banyak juga warga yang protes akibat kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan ini. Tentu warga sebaiknya juga dilibatkan sehingga tidak terkesan dipaksakan," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR RI itu mengatakan bahwa apabila ternyata kebijakan tersebut tidak bisa ditinjau lagi, maka harus ada jaminan dari Pemprov DKI Jakarta yang memastikan konsekuensi perubahan nama jalan tidak membawa kesulitan bagi warga.

Diberitakan sebelumnya, Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelesaikan polemik perubahan jalan di Jakarta.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan bahwa sejumlah warga mengeluhkan kebijakan tersebut dengan alasan yang sama yaitu terkait pengurusan dokumen kependudukan. 

“Kami akan membentuk Pansus terkait pergantian nama, sesuai usulan dari kawan-kawan," kata Mujiyono dikutip dari laman resmi DPRD DKI Jakarta, Kamis (14/7/2022).

Menanggapi rencana itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyampaikan bahwa setiap anggota dewan dari tingkat nasional ataupun provinsi punya hak yang melekat untuk membentuk pansus untuk menyelesaikan sebuah persoalan.

"Namun, kami berharap setiap ada perbedaan pendapat antara eksekutif dengan dewan bisa dibahas dan didiskusikan bersama," kata Riza beberapa waktu lalu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr Pemprov DKI jalan dprd dki wagub dki

Sumber : Antara

Editor : Aprianus Doni Tolok
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top