Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Anies Debat dengan Pendemo di Depan Balai Kota DKI Jakarta

Anies menolak permintaan untuk menandatangani surat perjanjian untuk menyelesaikan masalah yang ada di Jakarta yang disodorkan oleh massa aksi.
Anies Debat dengan Pendemo di Depan Balai Kota DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan duduk bersama massa yang tergabung dalam Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (KOPAJA) di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (14/10/2022). / Bisnis - Pernita
Anies Debat dengan Pendemo di Depan Balai Kota DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan duduk bersama massa yang tergabung dalam Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (KOPAJA) di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (14/10/2022). / Bisnis - Pernita

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat berdebat dengan demonstran yang tergabung Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (KOPAJA) di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (14/10/2022).

Massa KOPAJA menuntut Anies dan Wakilnya untuk 'drop out' karena dinilai tidak dapat menyelesaikan masalah di Jakarta.

Anies awalnya mengajak para demonstran untuk duduk bersama, sambil menjelaskan terkait permasalahan pencabutan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 207 tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak (Pergub 207/2016) yang menjadi salah satu tuntutan.

Kondisi memanas ketika massa meminta Anies menandatangani surat perjanjian untuk menyelesaikan masalah yang ada di Jakarta. Meskipun masa jabatannya akan berakhir 2 hari lagi, 16 Oktober 2022.

"Kami meminta pak Anies dan pak Ahmad Riza Patria menandatangani surat ini," kata perwakilan KOPAJA di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/10/2022).

Namun, Anies menolak permintaan untuk menandatangani surat tersebut. Dia menyebutkan ingin mempelajari surat tersebut terlebih dahulu. Selain itu, menurutnya, tidak semudah itu untuk memaksa seseorang menandatangani surat yang belum dipelajari.

"Ketika seorang Gubernur menandatangani, itu bukan hanya dibaca 5 menit, 10 menit, itu dipelajari ada prosesnya supaya bisa dipertanggungjawabkan. Intinya saya tidak akan merendahkan tanda tangan Gubernur untuk menandatangani sesuatu. Hormati itu," katanya.

Namun demonstran tampaknya tidak puas dengan jawaban Anies tersebut. Mereka tetap memaksa Anies dan wakilnya untuk menandatangani surat tersebut. Anies kemudian meminta massa untuk tetap menghormati keputusannya.

KOPAJA sebelumnya melakukan aksi demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat Jumat (14/10/2022). Demontrasi dilakukan di tengah persiapan perpisahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Perwakilan KOPAJA Jeanny Sirait mengatakan pihaknya menyerukan "Drop Out" kepada Anies dan Riza Patria, yang dinilai tidak mampu mewujudkan janji kampanyenya menjadikan DKI Jakarta kota yang humanis.

"Hari ini kami dengan tegas menyatakan men-Drop Out Anies Baswedan dari DKI Jakarta. Ada beberapa persoalan yang menjadi catatan inti sebenarnya yang menjadi fokus kami terhadap berbagai permasalahan yang ada di Jakarta yang harus segera diselesaikan," kata Jeanny di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (14/10/2022).

Jeanny mengatakan aksi "Drop Out" kepada Anies dan Riza Patria merupakan puncak setelah pihaknya memberikan Surat Peringatan 1 (SP1) pada 22 April 2022 dan Surat Peringatan 2 (SP2) pada 23 Agustus 2022.

Jeanny mengatakan ada sembilan permasalahan yang menjadi fokus KOPAJA. Adapun 9 permasalahan yang menjadi tuntutan KOPAJA antara lain:

1. Buruknya kualitas udara Jakarta yang sudah melebihi Baku Mutu Udara Ambien Nasional (BMUAN)
2. Sulitnya akses air bersih di Jakarta akibat swastanisasi air
3. Penanganan banjir Jakarta belum mengakar pada beberapa penyebab banjir
4. Ketidakseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum
5. Lemahnya perlindungan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta
6. Hunian yang layak masih menjadi masalah krusial
7. Penggusuran paksa masih menghantui warga Jakarta
8. Belum maksimalnya penanganan COVID-19 serta dampak sosialnya
9. Ketidakseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam melindungi penyandang disabilitas

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper