Bisnis.com, JAKARTA - Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (KOPAJA) melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI
Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat Jumat (14/10/2022). Demontrasi dilakukan di tengah persiapan perpisahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Perwakilan KOPAJA Jeanny Sirait mengatakan bahwa pihaknya menyerukan drop out kepada Anies dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, yang dinilai tidak mampu mewujudkan janji kampanyenya menjadikan DKI Jakarta kota yang humanis.
"Hari ini kami dengan tegas menyatakan men-drop out Anies Baswedan dari DKI Jakarta. Ada beberapa persoalan yang menjadi catatan inti sebenarnya yang menjadi fokus kami terhadap berbagai permasalahan yang ada di Jakarta yang harus segera diselesaikan," kata Jeanny di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (14/10/2022).
Jeanny mengatakan aksi 'drop out' kepada Anies dan Riza Patria merupakan tuntutan utama setelah pihaknya memberikan Surat Peringatan 1 (SP1) pada 22 April 2022 dan Surat Peringatan 2 (SP2) pada 23 Agustus 2022.
Jeanny mengatakan ada sembilan permasalahan yang menjadi fokus KOPAJA. Pertama, buruknya kualitas udara di DKI Jakarta, yang sudah melebihi Baku Mutu Udara Ambien Nasional (BMUAN).
Kedua, sulitnya akses air bersih di Jakarta akibat swastanisasi air. Ketiga, penanganan banjir Jakarta belum mengakar pada beberapa penyebab banjir. Keempat, ketidakseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum.
Baca Juga
Kelima lemahnya perlindungan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta. Keenam, hunian yang layak masih menjadi masalah krusial.
Ketujuh, penggusuran paksa masih menghantui Warga Jakarta. Kedelapan, belum maksimalnya Penanganan Covid-19 serta dampak sosialnya. Kesembilan, ketidakseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam melindungi penyandang disabilitas.
KOPAJA menilai sembilan permasalahan tersebut memberikan dampak besar bagi kelayakan hidup warga di DKI Jakarta. Namun, Jeanny mengatakan masalah-masalah tersebut hanya segelintir dari banyaknya permasalahan yang dihadapi warga Ibu Kota.
Beberapa permasalahan yang dimaksud adalah pembungkaman hak kebebasan berekspresi melalui Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, kemacetan, hingga korupsi. Hal ini tentu saja tidak boleh luput dari perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meski kepemimpinan berganti.
KOPAJA mendesak Anies dan Riza Patria untuk melakukan beberapa hal berikut atas masalah tersebut:
- Menerbitkan Peraturan Gubernur terkait Pengendalian Polusi di DKI Jakarta
- Hentikan privatisasi air dan wujudkan remunisipalisasi
- Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 207 tahun 2016
- Mengesahkan Peraturan Daerah terkait Perlindungan Penyandang Disabilitas
- Mengesahkan Peraturan Daerah terkait Bantuan Hukum
- Memastikan penghentian reklamasi
- Menghentikan pembangunan tanggul laut
- Menghentikan betonisasi dalam pengendalian banjir
- Memastikan ketersediaan aksesibilitas hunian layak
- Memastikan kemudahan tes, vaksin dan obat atas Covid-19
- Mencabut Peraturan Daerah tentang ketertiban umum
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
