Bisnis.com, JAKARTA - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengkritik komunikasi publik Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang disebut lemah. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono saat Pj Gubernur berkunjung ke fraksinya.
“Perlu saya sampaikan pada Pak Pj [Penjabat] ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pak Pj. Pertama yang menjadi kegelisahan fraksi PDIP soal komunikasi publik pak Pj yang relatif lemah,” kata Gembong di Ruangan Fraksi PDIP, Lantai 8 Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2022).
Menurut Gembong komunikasi publik Heru kerap menimbulkan kegaduhan. Pertama soal pembatasan usia pegawai Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta maksimal 56 tahun.
Aturan tersebut diketahui tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1095 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Penggunaan PJLP di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Menurut Gembong aturan tersebut membuat sebagian besar masyarakat kecil risau. Adapun ruang lingkup pegawai PJLP di antaranya Penangangan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), pekerja harian lepas, pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT),dan pekerja sejenis yang terikat kontrak.
“Rakyat kecil yang mengais rezeki di jalanan, ibaratnya di got-got, menyapu jalanan merasa gelisah. Kami fraksi PDIP menilai kebijakan pak Pj dalam hal ini sangat minus, bukan sekedar minus,” papar Gembong.
Tidak hanya itu, Gembong juga mengkritisi soal komunikasi publik Heru dalam kebijakan perubahan slogan “Sukses Jakarta untuk Indonesia.”
“Kami kemarin jadi bulan-bulanan juga sama awak media. Karena komunikasi publiknya [Pj Gubernur Heru] yang kurang berjalan dengan baik,” imbuhnya.
Ke depan, Gembong pun berharap Heru dapat menggerakkan seluruh potensi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk bekerja sama dan bahu- membahu. Supaya apa yang disampaikan Penjabat Heru mampu diterjemahkan dengan baik oleh SKPD.
“Itu paling utama kan itu, karena pak Pj kan tugasnya untuk membuat kebijakan, operasionalnya kan adalah di SKPD,” kata Gembong.
Gembong juga berharap Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali dapat membantu kinerja Heru.
“Kalau sudah ada pak Deputi kan Insya Allah jalannya Pemprov ke depan bisa lebih baik, jadi bisa bergandengan tangan,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengunjungi fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Senin (19/12/2022). Dia didampingi oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dalam kunjungan tersebut di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat.
Heru juga ditemani oleh Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali dan Penjabat Sekda DKI Jakarta, Uus Kuswanto yang mengenakan batik korpri.
"Saya belum sempat untuk bersilaturahmi, berkunjung ke fraksi-fraksi yang salah satunya adalah ke PDIP. [Tujuan] yang pertama membangun komunikasi yang baik, yang berikutnya tentunya perkenalan dengan anggota fraksi PDI perjuangan,” kata Heru.
