Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Jalan Berbayar Elektronik : DPRD DKI Usul Pemprov DKI Kelola ERP

Setidaknya ada 3 institusi yang disebut bakal mengelola ERP. Yakni, Pemprov DKI Jakarta, Kepolisian, atau pihak ketiga.
Rahmad Fauzan
Rahmad Fauzan - Bisnis.com 17 Januari 2023  |  22:31 WIB
Jalan Berbayar Elektronik : DPRD DKI Usul Pemprov DKI Kelola ERP
Kendaraan bermotor melintas di bawah alat Sistem Jalan Berbayar Elektronik (ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta - ANTARA/Hafidz Mubarak A
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta pengelolaan tarif jalan elektronik atau elektronik road pricing (ERP) dikelola langsung oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Ibu Kota.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengatakan meminta dalam rancangan perda pemberlakuan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE). Saat ini, Islmail masih mendalami kajian rencana penerapan ERP di Ibu Kota.

“Kalau pun diterapkan (ERP) ini lebih baik dikelola oleh Pemprov termasuk dalam hal ini uang yang ditarik tersebut,” kata Ismail dalam siaran pers pada Selasa (17/1/2023).

Terkait dengan isu mengenai penerapan jalan berbayar yakni pengelola ERP, lanjutnya, setidaknya ada 3 institusi yang disebut bakal mengelola ERP. Yakni, Pemprov DKI Jakarta, Kepolisian, atau pihak ketiga.

Harapannya, uang hasil pungutan ERP diperuntukkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi. Hasil pungutan ERP, kata Ismail, tidak diperuntukkan selain perbaikan kualitas transportasi publik.

"Jadi ada korelasinya langsung. Tidak bisa digunakan untuk yang lain-lain,” ujarnya.

Di samping itu, anggota Komisi B DPRD DKI Suhud Alynudin juga meminta Dinas Perhubungan DKI Jakarta melampirkan naskah akademik dalam pembahasan yang berkaitan dengan ERP pada rapat-rapat berikutnya.

Saat ini, sambungnya, bahan-bahan awal naskah tersebut sudah ada dan sedang berproses di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Alynudin meminta bahan-bahan itu disertakan saat rapat.

Berdasarkan informasi, rapat kerja perdana Komisi B bersama Dinas Perhubungan (Dishub) DKI tahun 2023 terkait untuk membahas mekanisme penerapan jalan berbayar akan dilanjutkan pekan depan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dki jakarta tarif erp electronic road pricing
Editor : Stefanus Arief Setiaji
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

Terpopuler

Banner E-paper
back to top To top