Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak menilai Pertamina seharusnya berdialog dengan warga di sekitar Depo Pertamina Plumpang sebelum Pemilihan Gubernur atau Pilgub DKI 2017.
Sekadar informasi, insiden kebakaran besar di sekitar pipa Plumpang mengakibatkan korban belas orang tewas. “Padahal kalau Pertamina mengajak dialog jauh-jauh sebelum Pilgub 2017, kejadian tersebut bisa dimitigasi. Apalagi setelah kejadian pada 2009, hal ini harusnya menjadi sebuah momentum,” jelas Johnny di Jakarta, Senin (6/3/2023).
Sebagaimana diketahui, Depo Plumpang yang berdiri di atas lahan seluas 48,35 hektare pernah mengalami kebakaran besar pada 2009. Saat itu, kobaran api sempat sulit untuk dipadamkan sepanjang malam.
Johnny menyampaikan, bahwa ketika masa kampanye Pilgub 2017, Anies pernah menjanjikan warga di sana diberikan kepemilikan tanah, bahkan Anies juga menandatangani fakta integritas.
“Fakta integritasnya berisikan tidak akan memindahkan warga sekitar, bahkan memperjuangkan warga di sana memperoleh hak kepemilikan jika Anies terpilih sebagai gubernur pada waktu itu,” jelasnya.
Ketika Anies terpilih, dijelaskan Johnny bahwa tim Anies kelabakan karena menjajikan sesuatu yang tidak mungkin dengak memberikan hak kepemilikan. Akhirnya mereka mencari jalan keluar dengan memberikan Izin Memberikan Bangunan (IMB).
Baca Juga
Adapun dipilihnya Anies pada waktu itu juga karena ada antitetis yang beredar, di mana jika Ahok terpilih, maka mereka akan digusur. Isue ini dimaikan oleh orang-orang di bawah, padahal Ahok waktu itu hanya memberikan semacam jalan keluar.
“Yang saya dengar waktu itu adalah jika orang-orang yang tinggal di sekitar situ kan berbahaya. Padahal sudah diajak untuk direlokasi ke rusun, namun warga tidak ada yang mau, karena memang ada janji yang sangat menggiurkan,” jelasnya.
Johnny menambahkan, koordinasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan Pertamian di eranya Anies tidak jalan dengan baik. Anies dinilai terlalu mudah untuk memberikan angin segar kepada masyarakat.
Di sisi lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku pernah merencanakan membuat buffer zone selebar 50 meter di Depo BBM Plumpang, Jakarta Utara sebagai pengaman pada 2009.
Namun, rencana tersebut belum direalisasikan karena belum tersedia solusi untuk masyarakat yang bermukim di sekitar fasilitas tersebut.
"Dulu memang sudah direncanakan untuk dibuat air, kanan kirinya sungai, tapi memang belum sampai pada titik memberikan solusi bagi penduduk yang ada di situ," kata Jokowi.
Jokowi menilai rencana tersebut perlu direalisasikan mengingat fasilitas Depo BBM sangat berbahaya untuk berdekatan dengan kawasan permukiman. Menurutnya, zona-zona penduduk harus dibatasi dengan sungai yang dibuat untuk melindungi aktivitas masyarakat.
