Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kurangi Macet Jakarta, Ketua DPRD DKI Minta Pemprov DKI Contoh Jepang

DPRD DKI meminta emerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencontoh Jepang dalam mengurai kemacetan.
Kemacetan lalu lintas di Jalan Satrio Kuningan Jakarta Selatan pada Selasa (28/2/2023) malam./Instagram @jktinfo
Kemacetan lalu lintas di Jalan Satrio Kuningan Jakarta Selatan pada Selasa (28/2/2023) malam./Instagram @jktinfo

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mencontoh Jepang dalam mengurai kemacetan.

Prasetyo mengatakan, Pemprov DKI seharusnya bisa mencontoh negeri matahari terbit untuk mengurangi tingkat kemacetan di Jakarta, dengan cara mewajibkan 1 rumah hanya boleh memiliki 1 mobil.

“Saat saya kunjungan kerja ke Jepang, saya melihat ada 1 rumah punya garasi 1, ya mobilnya 1, jadi ini solusinya. Saya minta aturan-aturan ini dipakai,” ujar Prasetyo saat menghadiri Forum Group Discussion (FGD) Penanganan Kemacetan di Provinsi DKI Jakarta, Kamis (6/7/2023).

Berdasarkan data tomtom traffic index 2022, peringkat kemacetan Jakarta berada di posisi 9 di Asia dan 29 di dunia, dengan waktu perjalanan rata-rata per 10 km sebesar 22 menit 40 detik, kemudian waktu di jam sibuk per tahun nya mencapai 214 jam, dan kecepatan rata-rata kendaraan pada jam sibuk berada di 22 km per jam.

Sementara Jepang menduduki peringkat 8 di Asia dan posisi 22 di dunia, dimana waktu perjalanan rata-rata per 10 km sebesar 23 menit 50 detik, kemudian waktu di jam sibuk per tahun nya mencapai 215 jam dan kecepatan rata-rata kendaraan pada jam sibuk berada di 22 km per jam.

Solusi lainnya yang bisa dilakukan, Prasetyo menyampaikan, Pemprov DKI bisa berkoordinasi dengan para pengembang perumahan untuk membuka jalur tembusan yang ditutup oleh portal. Hal ini diyakini mampu mengurangi kemacetan. 

“Terus terang aja, ini pengembang seenaknya saja menutup, mereka tidak kasih buka, sehingga pengendara tidak bisa lewat. Akhirnya terjadilah kemacetan karena pilihannya hanya jalur protokol,” jelasnya. 

Di samping itu, jalur protokol di Jakarta juga berdampingan dengan jalan busway, sehingga Pemprov DKI perlu untuk mencari solusi-solusi tambahan untuk dapat mengurangi kemacetan Jakarta. 

“Jadi banyak yang jalan-jalan yang harus bisa solusi, tapi kalau ini tidak digerakan hanya melakukan pertemuan saja dan tidak ada putusannya, maka tidak ada gunanya, jadi harus ada langkah-langkah,” jelasnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper