Bisnis.com, JAKARTA – Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan bakal mengecek data masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) yang terlibat dalam judi online.
Dia menjelaskan meskipun belum menerima data terperinci tentang masyarakat pemain judi online, Pemprov DKI telah mengantongi identitas penerima bansos.
“Kan saya punya [data] by name by address dari penerima KJP dan KJMU, misalnya. Mudah-mudahan mereka tidak terkena nama yang main judi online. Kalau ASN DKI, pasti akan kami tindak,” katanya di sela pelaksanaan International Mayors Forum 2024, Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2024).
Ketika ditanya perihal langkah yang dilakukan apabila terdapat penerima bansos yang bermain judi online, dia menyebut bakal memberikan kesempatan agar mereka mengubah perilaku terlebih dahulu.
Pasalnya, menurut Heru, tindak lanjut tersebut tidak bisa dilakukan secara semena-mena. Dalam mengambil tindakan bersama dengan aparat penegak hukum, pihaknya bakal mempertimbangkan sejumlah faktor seperti nominal transaksi judi.
“Bersama dengan aparat kepolisian, akan dilihat sejauh mana mereka main judinya, apakah cukup besar. Seperti kemarin, maaf ya, ada yang gantung diri karena utang Rp25 juta,” lanjutnya.
Baca Juga
Dengan demikian, dia menyebut bahwa tindakan tegas terhadap pemain judi online sedang disiapkan dengan melihat detailnya satu per satu.
Sebelumnya, Heru Budi menyatakan bakal melacak dan menindak tegas aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemprov DKI yang terlibat dalam perjudian daring.
Dirinya saat ini sedang meminta data tersebut dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang beberapa waktu lalu membeberkan temuan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online.
“Saya akan minta nama itu ke PMK. Saya yakin pasti yang judi online itu ada juga, yang beberapa saya enggak tahu,” katanya kepada wartawan di RPTRA Pulo Gundul, Johar Baru, Jakarta Pusat pada Senin (1/7/2024).
Berdasarkan catatan Bisnis, Satgas Pemberantasan Judi Online yang diketuai oleh Menko Polhukam Hadi Tjahjanto telah menyampaikan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait wilayah dengan transaksi judi online terbanyak.
DKI Jakarta menduduki posisi kedua provinsi dengan pemain judi online terbanyak, yakni 238.568 orang dengan transaksi mencapai Rp2,3 triliun.
Sementara itu, Jakarta Barat, Jakarta Timur, serta Jakarta Utara termasuk dalam lima besar transaksi judi online di tingkat kabupaten/kota.
Apabila dipersempit di tingkat kecamatan, Tambora dan Cengkareng di Jakarta Barat masuk dalam tiga besar nilai transaksi terbanyak. Jumlahnya masing-masing mencapai Rp196 miliar dan Rp176 miliar.
