Bisnis.com, JAKARTA – Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono buka suara mengenai rencana anggaran Rp600 triliun yang dibutuhkan untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global ketika melepas status sebagai ibu kota negara.
Dirinya menyebut bahwa pembangunan menjadi alasan utama dari perkiraan jumlah anggaran tersebut.“Pembangunan DKI tidak bisa berhenti,” katanya kepada wartawan di bilangan Cikoko, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2024).
Dia memaparkan, pembangunan itu mencakup fasilitas publik seperti moda transportasi MRT dan LRT yang saat ini juga berlangsung.
Selain itu, terdapat pula penggunaan anggaran terkait subsidi bagi masyarakat Jakarta, meskipun dia tidak memerinci contohnya.
Tak berhenti pada pembangunan, Heru Budi juga mengindikasikan bahwa anggaran tersebut juga akan mencakup biaya perawatan fasilitas yang dimiliki DKI.
“Memang membangun Jakarta butuh biaya banyak, termasuk merawatnya,” pungkas mantan Wali Kota Jakarta Utara itu.
Baca Juga
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Joko Agus Setyono mengatakan bahwa dana sebesar Rp600 triliun dibutuhkan agar Jakarta bertransformasi menjadi kota global ketika kelak resmi melepas status sebagai ibu kota negara.
Hal itu dia sampaikan dalam acara sosialisasi Undang-undang (UU) No. 2/2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Kalau Jakarta dituntut menjadi kota global, tentunya memerlukan anggaran yang cukup besar. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah mengkalkulasi atau menghitung, sebenarnya kebutuhan kita untuk bisa setara dengan kota-kota global lainnya di dunia membutuhkan anggaran sekitar Rp600 triliun,” katanya, dikutip dari YouTube Pemprov DKI Jakarta, Rabu (10/7/2024).
Joko menjelaskan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta saat ini berkisar pada angka Rp80 triliun sampai dengan Rp84 triliun. Jumlah tersebut telah dibagi menjadi beberapa komponen seperti belanja bantuan sosial yang mencapai hampir 30% serta belanja pegawai yang mencapai 34% dari total anggaran.
Sementara itu, dia menyebut bahwa komponen belanja modal tengah diupayakan agar meningkat menjadi 19%. Targetnya ialah 40%, sebagaimana ketentuan dalam UU No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
“Gap antara kebutuhan anggaran Rp600 triliun kita topang dengan anggaran belanja modal yang sekarang ini hanya sekitar 19%, masih jauh dari apa yang harus kita siapkan,” sambungnya.
