Bisnis.com, JAKARTA - Anies Baswedan terancam tidak memperoleh tiket untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta jika calon partai pengusungnya tidak menurunkan gengsi.
Apalagi, DPW PKS Jakarta mengaku tidak terima jika kadernya tidak mendapat jatah calon gubernur atau calon wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024.
Ketua DPW PKS DKJ Jakarta, Khoiruddin mengungkapkan partainya merupakan pemenang di wilayah DKI Jakarta dengan raihan kursi DPRD DKJ Jakarta mencapai 18 kursi.
Sebagai bentuk tanggung jawab PKS ke masyaraka Jakarta atas peraihan kursi terbanyak itu, lanjutnya, PKS tetap harus mendapatkan jatah calon gubernur maupun calon wakil Gubernur Jakarta.
"Jadi sebagai bentuk pertanggung jawaban ke masyarakat karena PKS jadi pemenang, maka PKS harus dapat posisi cagub atau cawagub," tuturnya di Kantor DPRD Jakarta, Rabu (7/8).
Dia menjelaskan bahwa Anies Baswedan merupakan sosok independen yang tidak memiliki kendaraan partai politik sampai saat ini.
Baca Juga
Jika Anies Baswedan menjadi kader PKS, dia mengatakan maka nama Sohibul Iman akan ditarik keluar karena dibutuhkan minimal dua partai politik untuk mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur DKJ Jakarta.
"Atau kalau Pak Anies dari kader partai lain baru 'enak' kita bisa berkoalisi. Masalahnya kan Pak Anies ini masih independen, kecuali dia mau masuk PKS," katanya.
Tawaran KIM Plus
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid merespons soal hadirnya Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk menjegal Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024.
Jazilul Fawaid, atau Gus Jazil, menjawab hadirnya KIM Plus untuk melakukan kerja sama dan kolaborasi dalam pemerintahan ke depan dan sebagian dimulai dari Pilkada Jakarta.
“Kan kita ingin Pilkada berjalan lancar, apalagi di DKI Jakarta, [agar] tidak ada riuh-riuh, supaya semuanya lancar,” pungkas Guz Jazil, ketika ditemui di di DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Selasa (6/8/2024).
Terkait respon soal peluang kotak kosong yang dapat memundurkan demokrasi, dia kemudian menjawab bahwa demokrasi memang terus mengalami kemunduran.
Diberitakan sebelumnya, suasana politik jelang tenggat waktu pendaftaran calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024 kian memanas. Salah satunya, manuver Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang mengajukan Ridwan Kamil sebagai DKI 1 bukan melawan Anies atau Ahok, melainkan 'kotak kosong'.
Lawan Kotak Kosong
Analis Komunikasi Politik dan Founder Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Budi Satrio menilai peluang Ridwan Kamil untuk melawan kotak kosong di Pilgub DKI Jakarta 2024 kian terbuka seiring dengan strategi politik siasat dari parpol.
Dia menyebut langkah Anies Baswedan untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta masih belum pasti. Pasalnya, PKB dan Nasdem dua partai yang telah mendeklarasikan dukungan kepadanya justru mulai berbalik arah
“Memungkinkan dong apalagi parpol gencar menggunakan demokrasi siasat. Namun, peluang RK masih terbuka untuk melawan Anies Baswedan atau jagoan dari PDIP, Ahok misalnya,” tuturnya kepada Bisnis, Selasa (6/8/2024).
Namun demikian, ia menyayangkan langkah beberapa partai politik (parpol) yang saling menahan calon untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Menurutnya, hal tersebut akan membatasi ruang demokrasi bagi masyarakat.
“Strategi saling menyandra sehingga tidak ada yang bisa bergerak di awal sehingga demokrasi siasat ini merugikan masyarakat, tidak bisa menentukan calonnya,” tutur Hendri.
