Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PELANTIKAN ANIES-SANDI: Program DP Rumah Nol Rupiah Tak Masuk APBD-P 2017. Ini Alasannya

Saat kampanye pemilihan Gubernur DKI, pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menyampaikan sejumlah janji di antaranya soal program rumah DP nol rupiah.
Ketua Tim Sinkronisasi Anies-Sandi, Sudirman Said (kiri) bersama Gubernur DKI Jakarta Terpilih Anies Baswedan (tengah) dan Wagub terpilih Sandiaga Uno berpose seusai penyerahan hasil kerja tim sinkronisasi di Jakarta, Jumat (13/10). Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menerima hasil kerja tim sinkronisasi./ANTARA-Rivan Awal Lingga
Ketua Tim Sinkronisasi Anies-Sandi, Sudirman Said (kiri) bersama Gubernur DKI Jakarta Terpilih Anies Baswedan (tengah) dan Wagub terpilih Sandiaga Uno berpose seusai penyerahan hasil kerja tim sinkronisasi di Jakarta, Jumat (13/10). Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menerima hasil kerja tim sinkronisasi./ANTARA-Rivan Awal Lingga

Bisnis.com, JAKARTA --Saat kampanye pemilihan Gubernur DKI, pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menyampaikan sejumlah janji di antaranya soal program rumah DP nol rupiah.

Namun, program itu belum bisa terlaksana di awal masa kepemimpinan Anies-Sandi. Sebabnya, program unggulan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno tersebut belum masuk pada penganggaran Pemprov DKI tahun 2017.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tuty Kusumawati mengatakan program tersebut tidak dapat langsung dilaksanakan di awal masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta yang baru.

Pasalnya, selain sudah disahkannya Perda APBD-Perubahan 2017 yang berlaku hingga akhir 2017, implementasi program tersebut tidak dapat berjalan dalam waktu tiga bulan.

"Kalau membangun rumah kan tidak bisa dalam waktu dua bulan, tapi bahwa untuk segera memulai program DP nol Rupiah itu bisa saja. Dalam bentuk sosialisasi dan menyusun mekanismenya," ujarnya di Balai Kota, Jumat (13/7/2017).

Menurut Tuty dalam pelaksanaan program pengadaan hunian ada langkah-langkah yang harus dilalui seperti tatanan mekanisme program, susunan kriteria penerima, dan persiapan kelembagaan.

"Menyusun mekanisme dan kriteria itu dari sekarang juga sudah kami gali," katanya.

Tuty menuturkan implementasi program tersebut bisa saja dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 dengan opsi pendanaan baik dari APBD 2018 maupun dari pendanaan BUMD.

"Kita selaku birokrat berkewajiban menyiapkan mekanismenya, dan menterjemahkannya agar itu bisa diimplementasikan. Kita sudah mulai kok," tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Nirmala Aninda
Editor : Saeno

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper