BISNIS.COM, JAKARTA—Sebagian kecil anggota DPRD DKI Jakarta mencabut tanda tangan sehubungan usulan interpelasi atas program Kartu Jakarta Sehat (KJS).
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Fraksi Golkar membatalkan usulan hak bertanya kepada Gubernur DKI mengenai pelayanan jaminan kesehatan terhadap masyarakat tersebut.
Melihat perkembangan politik tersebut, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menanggapi sebenarnya DPRD tidak perlu interpelasi, karena setiap hari KJS sudah dijelaskan Wakil Gubernur. Kalau pun ingin ngotot interpelasi Jokowi tidak takut untuk mempersilakan dengan senang hati.
“Tapi nggak perlu [interpelasi], wong kita ini diajak bicara apapun juga kita jawab. Tiap hari juga pak wagub memberikan penjelasan. Rumah sakit itu juga ngga jadi mundur kan, apalagi [masalahnya]?” ujarnya, Senin (27/5).
Persoalan KJS, sambung Jokowi, cuma masalah teknis. Yang terpenting kesehatan adalah hak dasar rakyat terpenuhi sehingga muncul yang namanya sistem KJS.
Setelah sistem itu muncul sangat terlihat bahwa masyarakat butuh pelayanan kesehatan sehingga pertama kali program diluncurkan rumah sakit membludak tidak sanggup tamping pasien.
Nah saat ini, ujar Jokowi, saatnya untuk evaluasi, diperbaiki dan dikoreksi. Mustinya rumah sakit yang memiliki banyak akan banyak komunikasi dengan pemprov DKI.
“Ngomonglah dengan saya, setiap hari saya terbuka. Begitu juga DPRD, ini dibutuhkan rakyat, kalau ada yang belum sempurna dikoreksi dibenahi bareng bareng. Nggak usahlah pakai interpelasi interpelasi. Tapi kalo mau interpelasi ya silahkan juga," ungkapnya. (bas)
