Bisnis.com, JAKARTA— Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi DKI memperbaiki kinerja anggarannya untuk mengantisipasi perlambatan ekonomi DKI.
Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Kadin DKI, mengatakan kinerja anggaran Pemprov DKI akan memberikan efek berganda [multiplier effect] yang besar pada perekonomian DKI. Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang lemah seperti saat ini, peran anggaran pemerintah seharusnya menjadi semakin besar.
“[buruknya kinerja anggaran] sebenarnya merugikan pengusaha juga karena uangnya jadi tidak berputar dengan baik,” katanya saat dihubungi Bisnis, Minggu (1/9/2013).
Seperti diketahui, kinerja belanja daerah DKI sepanjang semester I/2013 lalu hanya mencapai 22,14% atau Rp10,09 triliun dari pagu APBD 2013 yang sebesar Rp45,57 triliun. Padahal, dalam APBD-Perubahan DKI 2013, pagu belanja daerah akan dinaikkan Rp1,09 triliun menjadi Rp46,66 triliun.
Di sisi lain, kinerja anggaran yang rendah ini dilakukan di tengah ekonomi yang sedang melambat. Bahkan, Pemprov DKI merevisi turun target pertumbuhan ekonominya di 2013 menjadi 6,3%-6,7%, rendah dari sebelumnya yang sebesar 6,8%-7%.
Tidak hanya itu, target inflasi 2013 pun dinaikkan menjadi 6,8%- 7%, lebih tinggi dari sebelumnya yang sebesar 5%-6%. Sarman mengakui pelemahan rupiah dan tingginya inflasi menjadi faktor yang turut menyumbang perlambatan ekonomi DKI.
Oleh karena itu, lanjutnya, selain perbaikan di sisi kinerja anggaran pemerintah, Sarman juga meminta Pemprov DKI memberikan insentif tambahan bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Untuk mengantisipasi siapa tahu kondisi ini [pelemahan ekonominya] berkepanjangan. Kalau melihat pengalaman 1998, ketika banyak perusahaan yang tumbang, sektor UMKM lah yang tetap bisa bertahan dan menjadi penopang ekonomi kita,” ujarnya.
Insentif tersebut, lanjutnya, bisa berupa kemudahan dalam akses permodalan dan pemasaran. Selain itu, pembinaan khusus dalam menghadapi krisis juga perlu diberikan.
