Bisnis.com, JAKARTA—Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan penerapan sistem jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) akan diutamakan pada koridor I busway.
“Yang pasti koridor 1 karena itu jalur bus Transjakarta yang lebih baik dan kami mau bicarakan dengan Korlantas [Korps lalu Lintas],” kata pria yang akrab disapa Ahok ini di Balaikota, Selasa (24/9/2013).
Ahok menjelaskan kerja sama dengan Korlantas diperlukan untuk mencegah masuknya kendaraan pribadi ke dalam jalur Transjakarta. Pasalnya, hal ini dibutuhkan agar masyarakat tertarik menggunakan moda transportasi ini jika kiriman armada baru telah datang.
Seperti diketahui, penggunaan ERP ini menjadi salah satu upaya Pemprov DKI dalam mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi untuk mengurangi tingkat kemacetan Ibukota.
Ahok mengatakan untuk menarik minat investor berinvestasi di sini, Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) memberi saran penggunaan mekanisme bagi hasil berdasarkan jumlah transaksi (based on fee sharing).
“Setiap transaksi dia [investor] bisa dapat berapa persen. Dia yang menang kalau bisa kasih bagi hasil lebih kecil,” katanya.
Selain kerja sama dengan pihak swasta, mantan Bupati Belitung Timur ini mengungkapkan kemungkinan kerja sama juga terbuka dengan pihak perbankan, misalnya dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) atau Bank DKI.
Adapun, lanjutnya, operasional terhadap ERP ini bisa dilakukan oleh badan layanan umum (BLU) khusus atau berada di bawah Dinas Pelayanan Pajak DKI.
