Kadin DKI Desak Implementasi Jamkrida

Bisnis.com, JAKARTA—Penurunan produksi industri kecil dan menengah (IKM) DKI Jakarta menjadi momen bagi Pemprov untuk mempercepat pembentukan PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) DKI.

Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI, mengatakan salah satu masalah utama pengembangan sektor IKM adalah masalah permodalan. Padahal, lanjutnya, potensi yang bisa dikembangkan di sektor ini begitu banyak.

"Pengembangan permodalan lewat jamkrida itu sudah 2 tahun lalu disuarakan ke pemprov. Syukur-syukur 1 Januari [2014] bisa operasi,” katanya saat dihubungi Bisnis.com, Selasa (5/11/2013).

Selain permodalan, Sarman juga menyampaikan perlunya kemudahan (insentif) perpajakan bagi IKM. Pasalnya, pemberlakuan PP No.46/2013 yang menerapkan pajak penghasilan (PPh) kepada UMKM sebesar 1% dari nilai omzet dinilai cukup memberatkan IKM.

Lebih lanjut, pemasaran produk IKM juga dinilai perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah.

Dia menyarankan pemerintah lebih banyak melibatkan dan menggunakan produk IKM dalam negeri dalam kegiatan pengadaan barang dan jasanya.

Tidak hanya itu, dukungan pemasaran produk IKM juga diperlukan agar sektor ini bisa memanfaatkan momen pemilu dengan maksimal. Pasalnya pada momen pemilu, lonjakan permintaan akan produk industri rumah tangga atau IKM biasa terjadi.

“Jangan salah, ada juga parpol yang buat memenuhi kebutuhan pemilu ini masih mengimpor produk dari China. Kan sayang sekali kalau begitu,” katanya.

Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) DKI mencatatkan produksi sektor IKM DKI pada kuartal III/2013 mencatatkan pertumbuhan negatif jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, yaitu -3,07% (q to q).  (ra)