Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Andi Mappetahang Fatwa berpendapat masalah kemacetan lalu-lintas di beberapa kota besar bukan hanya tanggung pemerintah daerah, tetapi juga pemerintah pusat.
Senator Dapil DKI Jakarta ini memandang perlu ada kebijakan yang sinergis antara pemda dan pemerintah pusat dalam mengatasi kemacetan.
Dia memberi contoh adanya ketidaksinkronan kebijakan saat pemerintah pusat meluncurkan program low cost green car (LCGC) alias mobil murah di tengah upaya Pemprov DKI Jakarta menggencarkan moda transportasi publik untuk memerangi kemacetan.
“Ini menunjukkan pusat dan daerah sering tidak sinergis dan sinkron. DKI sedang mengupayakan MRT (mass rapid transportation) dan penambahan TransJakarta, tapi kemudian pusat mengeluarkan program mobil murah yang bisa memperumit kemacetan,” katanya dalam seminar ‘Mobil Murah dan Kemacetan Jakarta’, Sabtu (21/12/2013).
Dia tidak memungkiri kombinasi peningkatan daya beli sebagai konsekuensi pertumbuhan ekonomi dengan keterbatasan infrastruktur dan transportasi publik, membuat orang berbondong menggunakan kendaraan pribadi yang berujung pada kemacetan.
Untuk mengatasinya, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan masyarakat saat ini lebih membutuhkan transportasi massal yang nyaman, aman dan murah, ketimbang mobil pribadi yang murah.
Fatwa sempat menginisiasi hak bertanya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai kebijakan mobil murah melalui surat yang dilayangkan 30 Oktober. Surat itu diteken pula oleh 96 senator lainnya.
Presiden melalui Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Perindustrian M.S. Hidayat dan Menteri Perhubungan E.E. Mangindaan menyampaikan penjelasan dalam sidang paripurna DPD, Selasa (19/11/2013).
