Bisnis.com, JAKARTA--Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bukanlah musuh bagi pihak eksekutif.
Menurutnya, terkait anggaran siluman sebaiknya dibahas secara tuntas oleh eksekutif dan legislatif. Pasalnya, pemerintahan merupakan kesepakatan kedua belah pihak.
"Dewan bukan musuh kita kok. Yang namanya pemerintahan adalah legislatif dan eksekutif. Makanya ini bisa dibicarakan," ujarnya di Balai Kota, Senin (19/1/2015).
Lebih lanjut terkait dengan temuan anggaran fiktif Rp8,8 triliun yang dialokasikan untuk program visi dan misi serta sosialisasi, dia setuju jika dihilangkan saja.
Namun, Mantan Wali Kota Blitar ini menilai jangan sampai memunculkan pertentangan baru yang menghambat jalannya pemerintahan.
"Kok sampai dipertentangkan gitu ya? Tetep bisa dibukalah ruang komunikasi itu," katanya.
Seperti diketahui, anggaran yang dinamakan visi misi itu mencakup anggaran dana sosialisasi SK Gubernur senilai Rp46 miliar dan pengadaan barang serta jasa di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI.
Jika dijumlahkan, maka total dana anggaran menjadi Rp8,8 triliun.
Sebelumnya, BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) menemukan adanya anggaran siluman pada APBD 2013 dan 2014 di beberapa SKPD, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
