Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

APBD DKI 2015: Ahok, Informasi dari Intel Bakal "Deadlock"

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mendapatkan informasi dari mata-mata yang disebutnya sebagai Intel A1 yang menyebutkan persoalan APBD 2015 bakal deadlock. Sebab, Kementerian Dalam Negeri telah mengirimkan hasil koreksi APBD DKI yang dikirimkan oleh eksekutif. Seperti yang diketahui, APBD yang dikirimkan itu dinyatakan palsu oleh legislatif karena bukan draf hasil pembahasan di paripurna dengan DRPD.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (tengah) bersama Wakil Ketua Abraham Lunggana (kiri), Muhammad Taufik (kedua kiri), Triwisaksana (kedua kanan) dan Ferrial Sofyan (kanan) mengangkat tangan usai memimpin rapat paripurna di Jakarta, Kamis (26/2)./Antara
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (tengah) bersama Wakil Ketua Abraham Lunggana (kiri), Muhammad Taufik (kedua kiri), Triwisaksana (kedua kanan) dan Ferrial Sofyan (kanan) mengangkat tangan usai memimpin rapat paripurna di Jakarta, Kamis (26/2)./Antara

Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendapatkan informasi dari mata-mata yang disebutnya sebagai ‘Intel A1’ soal APBD 2015.

Informasi yang diperolehnya pembahasan persoalan APBD 2015 bakal deadlock. Sebab, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengirimkan hasil koreksi APBD DKI versi eksekutif. Menurut Dewan,  APBD yang dikirimkan itu palsu, karena bukan draf hasil pembahasan di paripurna dengan DRPD.

“Memang beberapa teman-teman itu mau bikin deadlock saja. Ya sudah kita pakai Pergub. Saya sudah dapat laporan, ya sebutlah intel A1 sudah dibilang mau ada deadlock dari mereka,” katanya di Balai Kota, Jakarta, Selasa (17/3/2015).

Ahok menuturkan jika draf APBD yang disampaikan kepada Kemendagri palsu, maka tidak akan keluar hasil evaluasi. Pada Rabu (11/3/2015), Kemendagri telah mengirimkan hasil evaluasi kepada eksekutif untuk dibahas dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI.

“Kalau saya memalsukan dokumen mungkin enggak dikirim ke Kemendagri, terus Mendagri balikin kasih koreksi? Berarti Mendagri mengoreksi dokumen palsu dong. Kalau ini kita bahas bersama, kita serahkan lagi k esana jadi Perda, malu kali DPRD. Masa dokumen palsu disahkan dia. Mungkin pikirannya seperti itu,” lanjutnya.

Hari ini, Selasa  (17/3/2015) merupakan hari pertama pembahasan evaluasi APBD dari Kemendagri antara Banggar dengan eksekutif. Namun, rapat itu kemudian dibatalkan oleh Dewan,  karena pihak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak menyiapkan print out APBD DKI 2015 versi Pemprov DKI.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Veronika Yasinta
Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper