Bisnis.com, JAKARTA -- Dalam rapat pembahasan APBD DKI 2015 yang telah dievaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), anggota Dewan mempertanyakan proyek national capital integrated coastal development (NCICD) atau tanggul laut raksasa.
Anggota Badan Anggaran DPRD DKI dari Fraksi NasDem Inggard Joshua meminta penjelasan proyek NCICD tahap A yang menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pengembang. Pasalnya, banyak alokasi anggaran yang dialihkan untuk kegiatan pembangunan tanggul laut raksasa tahap A berupa reklamasi 17 pulau, peninggian dan penguatan tanggul laut.
"Saya minta dijelaskan NCICD itu apa. Itu tembok raksasa ya?" ujarnya dalam rapat tersebut di Gedung DPRD DKI, Rabu (17/3/2015).
Apalagi, katanya, proyek ini terkait dengan pembangunan 17 pulau buatan yang melibatkan peran pengembang. Oleh karena itu, Inggard menilai jangan sampai proyek ini hanya menguntungkan beberapa pihak saja. Substansinya, tambahnya, tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.
"Sejalan dengan itu ada menyangkut reklamasi 17 pulau. Jangan sampai cuma menguntungkan perorangan," katanya.
Seperti diketahui, DKI dan Pemerintah Pusat memiliki kewajiban menguatkan dan meninggikan tanggul laut masing-masing sepanjang 8 kilometer. Sisanya, sepanjang 25 kilometer menjadi tugas pengembang. Pengerjaan tahap ini ditargetkan rampung dalam kurun waktu tiga tahun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
