Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Ketua Fraksi PPP: Masak Ingatkan SKPD Tak Boleh?

Ketua Fraksi PPP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Maman Firmansyah mempertanyakan tindakannya yang mengingatkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk mengakomodir kegiatan di daerah pemilihan (dapil).
Duwi Setiya Ariyanti
Duwi Setiya Ariyanti - Bisnis.com 30 Maret 2015  |  15:23 WIB
Rapat di DPRD DKI Jakarta - Beritajakarta.com
Rapat di DPRD DKI Jakarta - Beritajakarta.com

Bisnis.com, JAKARTA-- Ketua Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta Maman Firmansyah mempertanyakan tindakannya yang mengingatkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk mengakomodir kegiatan di daerah pemilihan (dapil).

Menurutnya, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) belum uai. Pasalnya, kegiatan yang diusulkan tak pernah sampai ke daerah pemilihan (dapilnya). Tindakannya mengingatkan SKPD agar menyerap aspirasi warga pun justru dianggap dana siluman.

Sebagai contoh, dia menyebut penuntasan masalah banjir dan sampah di Kecamatan Koja yang belum tersentuh.

"Kan mereka bilang jangan lagi ada cerita aneh-aneh, dana siluman. Ngingetin SKPD wajar dong. Boleh dong. Masak enggak boleh?" ujarnya di Gedung DPRD DKI, Senin (30/3/2015).

Dia pun menilai musrenbang hanya formalitas. Pasalnya, musrenbang belum dapat menyerap aspirasi warga DKI. Oleh karena itu, dia menganggap aspirasi yang ada belum tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

"Dari dulu musrenbang cuma formalitas. Saya sering mengingatkan musrenbang itu kepanjangannya musyawarah rencana terbang," katanya.

Seperti diketahui, musrenbang untuk APBD DKI 2016 berlangsung pada Maret dan April. Melalui musrenbang, kegiatan yang akan dilakukan pada 2016 dirumuskan. Anggota dewan di masing-masing dapilnya bertemu dengan konstituen untuk turut terlibat mengawal aspirasi warga agar tercermin dalam APBD.

Alhasil, APBD yang ada benar-benar mengakomodasi kebutuhan warga. Anggota Dewan diperkenankan memberi usulan program saat pembahasan di tingkat komisi.

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dprd dki Ahok VS DPRD
Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top