Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana mengatakan Pemprov DKI harus menyiapkan antisipasi atas dampak urbanisasi pasca Lebaran.
Menurut Triwisaksana, jika penataan kependudukan tidak terkelola pasti akan menimbulkan ketidakteraturan seperti hunian liar, menyempitnya ruang terbuka hijau, dan pengangguran.
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyesalkan kebijakan izin kedatangan warga baru. Hal ini dipandang Triwisaksana adalah langkah yang buruk karena akan membuat Pemprov DKI kewalahan.
"Harusnya tidak perlu mengundang warga lain untuk masuk. Sekarang mengelola warga yang ada 10 juta orang, Pemprov DKI masih kewalahan. Apalagi kalah ditambah dengan penduduk baru," ujar Triwisaksana saat dihubungi melalui telepon, Rabu (22/7/2015).
Terkait kondisi DKI Jakarta yang terbuka untuk umum, Triwisaksana sependapat dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Menurut Triwisaksana Pemprov DKI tidak bisa melarang orang datang ke Jakarta.
"Jakarta memang terbuka, untuk umum tetapi jangan diundang begitu," katanya.
