Bisnis.com, JAKARTA - Anggota DPRD DKI mengeluh belum ada undangan rapat dari Ketua DPRD untuk membahas Kebijakam Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD DKI 2016.
Anggota Komisi D DPRD DKI Prabowo Soenirman membantah tudingan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bahwa anggota dewan menghambat proses KUA-PPAS hingga molor penyerahannya ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Sampai hari ini tergantung ketua kami [Prasetio Edi Marsudi], karena kami belum diundang untuk rapat kok," jelas Prabowo di Gedung DPRD DKI, Rabu (12/8/2015).
Menurut Prabowo, jika Prasetio segera mengundang anggota dewan untuk membahas KUA-PPAS dalam bamus, tentu Pemprov DKI tak akan terlambat menyerahkan dokumen ke Kemendagri.
Prabowo mengaku saat ini Pemprov DKI merumuskan KUA-PPAS secara detail, tidak gelondongan. Sementara DPRD DKI meminta KUA-PPAS dalam rancangan gelodongan.
"Memang gelondongan, karena aturannya memang begitu. Oleh Depdagri diubah, sementara kami tidak pernah disosialisasikan, baru kemarin disosialisasikan sehingga kami juga belum sepakat," tambahnya.
Politisi Partai Gerindra ini berharap Ketua DPRD segera memberikan ketegasan jadwal rapat. Pasalnya, dalam rapat bamus tersebut Ketua DPRD harus bisa meyakinkan para anggotanya agar mencapai kesepakatan perencanaan anggaran dengan Pemprov DKI.
"Pokoknya soal aspirasi anggota dewan tertampung atau tidak itu berdasarka hasil diskusi kami. Tetapi paling tidak dimasukkan dulu. Hasil aspirasi mereka belum tentu kami terima, seperti aspirasi kami juga belum tentu diterima semua," tuturnya.
Prabowo mengingatkan bahwa wewenang hak budget ada di dewan, sehingga dewan memiliki peluang mencoret, menambah, juga mengurangi.
Sebelumnya, Kemendagri menyatakan Pemprov DKI terlambat menyerahkan KUA-PPAS untuk APBD 2016 yang dijadwalkan pada Juli 2015. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan terlambatnya KUA-PPAS karena DPRD DKI tak mau anggaran dibuat secara terperinci.
