Bisnis.com, JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta kembali menggelar rapat penyusunan Kebijakan Umum Anggaran - Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) bersama Dinas Perumahan dan Gedung Pemda.
Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda menuai kritik dari sejumlah anggota dewan. Pertanyaan pertama dicetuskan oleh Rois Hadayani dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Rois menanyakan adanya ketidakcocokan antara jumlah pembangunan rusun dalam KUA-PPAS dengan RPJMD. Pasalnya, dia menemukan dalam RPJMD lima tahun ke depan tidak ada rencana pembebasan anggaran.
"Ini pembangunan rusun ada anggarannya, tetapi perencanaan pembangunan rusun dalam RPJMD belum ada," tutur Rois di Gedung DPRD DKI, Selasa (22/9/2015).
Mendengar pernyataan itu, Ika menjelaskan pihaknya sudah menyusun data ada 30 lokasi rumah susun.
"Lahannya sudah ada, sudah diinvetarisir," ungkap Ika.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Ika Lestari Adji mengutarakan total anggaran dinasnya untuk program dan kegiatan Kebijakan Umum Anggaran - Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 senilai Rp2,58 triliun.
"Total anggaran dalam renja 2016 senilai 2,58 triliun dengan 58 program dan 513 kegiatan," jelas Ika,
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
