Bisnis.com, JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta tak masalah jika APBD 2016 terpaksa diresmikan melalui mekanisme Peraturan Gubernur (Pergub) untuk kedua kalinya.
"Kami [Anggota Dewan] tidak ada persoalan jika nanti memakai Pergub lagi, silahkan saja. Kami sajikan apa adanya. Maka, kami hanya meminta, bisa tidak dia mempertanggungjawabkan apa yang dia usulkan?," ujar Mohamad Sanusi di Gedung DPRD DKI, Senin (21/9/2015).
Mohamad Sanusi mengeluhkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI belum memasukkan hasil musrenbang dan hasil reses dalam rancangan anggaran program 2016.
Tak hanya itu, Sanusi juga menilai SKPD DKI belum telaten dalam menysuun anggaran karena masih belum sesuai mekanisme e-budgeting.
"Ini pengusulan melalui ebudgeting, masuk e-katalog, lalu belanja. Kalau soal ini assesmen yang punya adalah mereka, kalau perencanaan dalam ukuran makro sudah salah kalau penyerapan anggarannya rendah, salah siapa?," imbuhnya.
Dalam rapat Kebijakan Umum Anggaran - Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI masih banyak yang mengusulkan rencana anggaran dalam bentuk gelondongan. Padahal dalam mekanisme baru sesuai arahan gubernur, SKPD harus memakai harga satuan dalam penyusunan.
Hal ini tercermin dari tertundanya pengambilan keputusan hasil rapat kepada Dinas Tata Air dan Dinas Bina Marga pekan lalu karena masih menyusun anggaran secara gelondongan.
Padahal dalam rapat sebelumnya, anggota Banggar Cinta Mega dari Fraksi PDI Perjuangan mengatakan kepada Dinas Penataan Kota agar tak lupa untuk memasukkan hasil reses dalam penyusunan anggaran 2016.
"Di rapat berikutnya mohon kami lihat tak hanya Bappeda tetapi semuanya memberikan kami rujukan, dan yang terakhir saran ini penting untuk poin yang krusial sudah mengakomodir hasil reses," tambah Cinta Mega, Jumat (18/9/2015).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
