Bisnis.com, JAKARTA- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui bahwa mengambil data di lapangan memang tidaklah mudah. Apalagi warga DKI yang sangat banyak aktiviasnya dan susah untuk ditemui.
Meski begitu, Kepala Daerah yang kerap disapa Ahok itu untuk benar-benar bekerja dan tidak melakukan pemalsuan data. Pasalnya hasil dari sensus tersebut akan digunakan untuk menentukan kebijakan pemerintah.
"Ini bukan kayak ngitung kancing," kata Ahok di kantor Balai Kota Jakarta, Kamis(28/4/2016).
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta Syech Suhaimi mengatakan setiap tim akan memiliki tim pengawas untuk menghindari pemalsuan data di lapangan.
"Jika dilapangan warga tidak mau disensus, BPS akan menurunkan pejabat yang lebih tinggi dari petugas sensus, apabila warga masih mengelak maka pimpinan juga akan turun tangan," kata Syech.
Pihaknya mengatakan bahwa setelah dilakukan pendataan, setiap minggunya akan diadakan evaluasi terhadap petugas sensus. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui kendala yang ditemui oleh petugas di lapangan.
Lebih detailnya, Dia mengatakan bahwa sensus ekonomi tersebut dilakukan untuk mengetahui permasalahan ekonomi non sektor pertanian. Pasalnya sensus tersebut sudah dilakukan pada 2013.
"Sensus akan dilakukan pada 1-31 Mei dengan mengerahkan 22.035 petugas. Petugas akan terbagi ke seluruh wilayah Jakarta," jelasnya.
