Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menemui para nelayan di Muara Angke, Jakarta Pusat, Rabu (4/5/2016).
Dalam pertemuan tersebut, Rizal dan Susi mendengarkan sejumlah aspirasi nelayan Muara Angke yang menolak reklamasi Pantai Utara.
Para nelayan mengeluhkan dampak lingkungan reklamasi Pantai Utara yang membuat para nelayan tak bisa lagi melaut karena turunnya produksi tangkapan ikan. Para nelayan juga mengeluhkan buruknya kualitas ikan akibat kerusakan biota laut akibat pengerukkan air.
Tak selesai sampai di situ, para nelayan mengeluhkan kekosongan peran pemerintah pusat dalam mengurus reklamasi Pantai Utara. Para nelayan merasa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memihak kepada nelayan sejak Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo memutuskan membuat proyek reklamasi menjadi 17 pulau.
Pasca pembangunan reklamasi 17 pulau tersebut nelayan mulai merasa tersingkirkan karena pulau-pulau tersebut dijaga dengan ketat. Sementara di lain pengembang terus mengeruk perairan yang adalah lahan pencarian ikan para nelayan.
Menanggapi hal tersebut Rizal pun meminta pengakuan para nelayan terkait data terkini jumlah keluarga nelayan di Pantai Utara Jakarta. "Berapa total nelayan di Muara Angke?," tanya Rizal.
Spontan para nelayan mengatakan jumlah total nelayan Muara Angke sampai dengan Kepulauan Seribu sekitar 28.000 jiwa. Per keluarga bisa memiliki anak antara empat sampai tujuh orang. "Kedua, saya butuh klarifikasi bahwa ikan di Pantai Utara Jakarta sudah tidak ada?," tanya Rizal lagi.
Para nelayan mempertegas bahwa di Pantai Utara Jakarta masih ada ikan. Para nelayan pun berteriak bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah mengatakan kebohongan karena menyatakan bahwa di Pantai Utara Jakarta sudah tidak banyak ikan akibat pencemaran air.
"Ahok bohong! Ahok bohong!," teriak salah seorang nelayan dalam ruang pertemuan tersebut.
Mereka bersikukuh bahwa ikan di Pantai Utara Jakarta masih bisa hidup, hanya saja ikan-ikan tersebut terganggu oleh arus air yang tak stabil akibat pengerukkan. Para nelayan juga mengakui air limbah di Pantai Utara Jakarta juga datang dari 13 sungai di Jakarta.
Rizal menyatakan kepada para nelayan, reklamasi merupakan sesuatu hal yang lumrah. Dia pun mengimbau nelayan untuk memahami bahwa ada kebutuhan negara dalam reklamasi antara lain; kepentingan terkait dampak lingkungan hidup, dampak sosial, resiko kemungkinan banjir, risiko alur angkut kapal tradisional.
Oleh sebab itu Rizal menegaskan harus ada kanal antar pulau 100 meter dengan kedalaman 8 meter, dan jarak dari pulau ke daratan sekitar 300 meter untuk menjaga keseimbangan.
"Reklamasi ini sebenarnya menambah keuntungan bisnis. Jadi tidak mungkin diberhentikan, tetapi harus ada keadilan, dengan reklamasi apakah nelayan harus digusur? Kalian sudah digusur, lalu harus digusur lagi. Rakyat punya hak untuk itu [reklamasi]," ungkap Rizal.
Rizal mengimbau agar reklamasi jangan sampai menimbulkan kesenjangan sosial antara para nelayan dan penghuni pulau reklamasi.
