Bisnis.com, JAKARTA--Anggota Komisi D DPRD DKI Prabowo Soenirman mengatakan alasan dia dan rekan-rekannya menolak rencana Pemprov DKI untuk membeli eks kantor Kedubes Inggris karena harganya terlalu mahal.
DPRD DKI menilai dengan harga Rp470 miliar, maka sama saja Pemprov DKI mengeluarkan kocek untuk pembelian lahan seharga Rp100 juta per m2. "Apakah layak membeli lahan 5.000 m2 dengan harga hampir Rp 500 miliar. Kebutuhannya apa? Kalau hanya untuk bangun taman lebih baik cari lahan di tempat lain," jelasnya.
Selain itu, dia juga mempermasalahkan soal peruntukkan eks kantor Kedubes Inggris yang berada di zona merah. Padahal, jika ingin membangun RTH maka Pemprov DKI seharusnya mencari lahan yang berada di zona hijau.
Terkait hal itu, dia menuturkan DPRD DKI akan mengirim surat ke Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang berisi penolakan terhadap adanya rencana pembelian lahan eks kantor Kedubes Inggris.
"Ahok jangan main tabrak aturan. Saya sudah ingatkan hal ini kepada Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman. Kalau terjadi apa-apa, kami tidak tanggung jawab," kata Prabowo.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melontarkan akan memilih bekas lahan Kedubes Inggris untuk menjadi Taman Aspirasi. Lebih lanjut, taman tersebut nantinya akan serupa dengan Taman Aspirasi yang berada di sisi utara Monumen Nasional.
Dia mengutarakan tujuan dari pembuatan Taman tersebut dimaksudkan untuk masyarakat yang ingin menyuarakan aspirasinya. Ahok menilai bahwa lokasi tersebut sangat strategis sebagai tempat untuk menyampaikan pemikiran dari sudut pandang kepada pemerintah.
Wacana penawaran lahan eks kantor Kedubes Inggris sudah tercetus kala DKI Jakarta dipimpin oleh Gubernur Joko Widodo. Pihak Kedubes Inggris menjanjikan kepada Pemprov DKI tetap akan menjual lahan tersebut kepada pemerintah.
