Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Menteri Koordinasi Bidang Maritim, yang digadang-gadang menjadi bakal calon gubernur (bacagub) DKI Jakarta, Rizal Ramli menentang rencana Pemprov DKI untuk menggusur kampung Bukit Duri, Jakarta Selatan.
Menurutnya, pelaksanaan penggusuran warga kelas bawah yang tinggal di pinggiran Sungai Ciliwung tersebut bertentangan dengan Pancasila.
"Penggusuran ini gak manusiawi. Ini bentuk pola pembangunan ala Orde Baru. Asal punya kuasa bisa semena-mena," ujarnya setelah selesai upacara di lapangan RT08/12 Kampung Bukit Duri, Jakarta Selatan (17/8/2016).
Pria yang baru-baru ini di-reshuffle oleh Presiden Joko Widodo tersebut mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama agar tak menggunakan kekerasan dan mencari jalan keluar tanpa musyawarah terkait penataan kampung Bukit Duri.
"Pemimpin itu jangan sok kuasa dan menggunakan kekerasan untuk menggusur rakyat. Warga di sini sudah tinggal puluhan tahun, bayar PBB [pajak bumi dan bangunan] pula," katanya.
Menurutnya, ada cara lain yang lebih manusiawi untuk terus melaksanakan program pembangunan kota tanpa penggusuran dengan cara yang lebih manusiawi.
Sejatinya saat Jokowi-Ahok masih menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI pernah ada konsep pembangunan kampung susun di kawasan Bukit Duri tanpa harus merelokasi warga yang kapan saja dapat mengancam kelangsungan hidupnya.
Konsep kampung susun tersebut mengadopsi keseharian kampung dengan mempertahankan aktivitas sosial-ekonomi yang berada di ruang jalan. Pada konsep kampung susun empat lantai itu pun ruang hunian bisa dijadika ruang usaha.
"Kalau itu dibangun, pemerintah dan warga sama-sama saling diuntungkan. Tidak seperti Kampung Pulo," jelasnya.
Berdasarkan data yang diterima Bisnis, ada 363 peta bidang seluas 2,3 hektar di kawasan Bukit Duri yang akan digusur oleh Pemprov DKI. Total kepala keluarga yang tinggal di sana mencapai 440. Hingga saat ini, ada 102 KK yang sudah memindahkan barang-barangnya ke Rusunawa Rawa Bebek.
